Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Syamsul Huda, memberikan klarifikasi atas pemberitaan salah satu media yang berjudul “Sahut Lidah Era Iqbal-Dinda: Kader NW Kritik Tajam, Formabes Pasang Badan”. Ia menilai terdapat penggunaan diksi yang tidak mencerminkan substansi sebenarnya.
Kepada Gledeknews, Syamsul menegaskan bahwa ruang publik harus dijaga sebagai ruang dialog yang sehat, berbasis data, serta menjunjung tinggi etika dan rasionalitas.
“Kami di Formabes menghargai setiap kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kritik adalah energi penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai pemberitaan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat. Menurutnya, istilah “sahut lidah” dalam judul cenderung memberi kesan debat emosional.
“Sejak awal, kami tidak berada dalam posisi berdebat secara emosional. Formabes menyampaikan tanggapan secara terukur, berbasis data, dan dalam kerangka argumentasi yang rasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap pandangan yang disampaikan Formabes merujuk pada data resmi, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar dalam melihat capaian pembangunan daerah.
“Dalam tradisi berpikir yang kami bangun, kritik maupun pembelaan terhadap kebijakan publik harus berpijak pada fakta yang dapat diverifikasi. Di situlah letak tanggung jawab intelektual,” katanya.
Syamsul juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, selama dikelola secara sehat dan konstruktif.
“Perbedaan pandangan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai konflik. Justru di situlah ruang dialog terbuka, selama semua pihak mengedepankan data, logika, dan etika,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tanggapan Formabes sebelumnya bertujuan menghadirkan perspektif yang lebih utuh dengan mengacu pada indikator pembangunan yang terukur.
Menurutnya, penyederhanaan persoalan pembangunan menjadi sekadar narasi “tanpa arah” tidak mencerminkan kompleksitas realitas yang ada.
“Pembangunan daerah adalah proses bertahap dengan indikator yang jelas. Karena itu, penilaiannya juga harus menggunakan parameter yang objektif,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya peran media dalam menjaga kualitas diskursus publik. Media, kata dia, memiliki posisi strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat.
“Oleh karena itu, penggunaan diksi, framing, dan penyajian informasi perlu mempertimbangkan akurasi, proporsionalitas, dan nilai edukatif,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Syamsul menegaskan komitmen Formabes untuk tetap mengedepankan sikap kritis yang bertanggung jawab.
“Kami terbuka terhadap kritik dari siapa pun. Namun kami percaya bahwa kritik yang kuat adalah kritik yang berbasis data, argumentatif, dan berorientasi pada solusi,” pungkasnya.(GL)
