GledekNews-Lotim. Program penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur pada tahun 2020 dinilai sudah baik dan pada tahun 2021 ini diyakini akan lebih terarah dan lebih baik. Semua pihak yang terlibat dalam program tersebut diharapkan bisa bersinergi satu sama lainnya dengan baik, sehingga masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) akan lebih merasakan program tersebut.
Ketua Koordinasi Bantuan Sosial (Bansos) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, M.AP di Selong, Rabu (6/1) menerangkan, pemkab Lombok Timur terus mengupayakan perbaikan pelayanan terhadap para KPM tersebut. ‘’Tentu saja dengan perbaikan pelayanan tersebut nantinya tidak akan menimbulkan kesan bahwa ada KPM yang menerima bahan pangan non tunai tersebut tepat sasaran dan bisa menjamin barang-barang yang diterima oleh KPM terjamin kuantitas dan kualitasnya. dari segi kuantitas dan kualitas,’’ katanya.
Begitu juga dengan keterlibatan teman-teman suplayer yang selama ini memberikan pelayanan kepada para agen atau e-warung untuk memenuhi kelima aitem barang yang menjadi kebutuhan KPM sudah cukup baik dan kita harapkan untuk bisa bersinergi dengan semua pihak yang terkait dengan program BPNT tersebut.
Terkait dengan hajatan Pak Bupati yang mengharapkan BUMDes bisa berperan sebagai pemasok atau suplayer dalam program BPNT bukan berarti akan mengganggu sepenuhnya peran dari teman-teman suplayer yang ada pada saat ini, akan tetapi kehadiran BUMDes sebagai suplayer atau sub player sebagai penyimbang atau mitra strategis dari semua komponen yang memang mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan usaha dan hal itu sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Ujar Taofik.
Intinya jika teman-teman suplayer boleh berusaha selama ini untuk memenuhi kepentingan KPM dalam program BPNT lalu kenapa kemudian BUMDes juga tidak boleh berkiprah sebagaimana dilakukan oleh teman-teman suplayer yang ada pada saat ini, dan yang perlu kita pahami bersama bahwa pemerintah saja tidak boleh memonopoli suatu usaha apalagi individu atau perorangan, sehingga mari rajut kemitraan yang baik dengan semua pihak termasuk dengan BUMDes supaya hajatan pemerintah untuk membantu keluarga kita yang kurang mampu dapat terwujud dengan baik. Pungkas Taofik.
Dalam hal ada hajat beberapa Kepala Desa di Lombok Timur yang ingin agar memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi pemasok (supplier) bahan pangan bagi KPM, menurut Taofik yang juga Sekda Lombok Timur ini, hajat para Kades dimaksud dapat dimaklumi oleh Pemda. ‘’Para Kades tersebut ingin agar perputaran uang di desanya lebih hidup dengan memaksimalkan BUMDes-nya,’’ katanya.
Pemkab pun katanya akan mengakomodir keinginan BUMDes tersebut. ‘’Tentu saja para pengelola BUMDes tersebut harus menjalankan unit usaha BUMDesnya dengan manajemen modern. Kalau memang ada item bahan pangan yang masuk program BPNT tersebut dihasilkan oleh masyarakat desa setempat, maka harus diutamakan untuk dibeli oleh BUMDes sedangkan yang tidak ada di desa tersebut bisa saja dicari di pemasok lain atau suplayer yang ada pada saat ini.
Kalaupun kemudian dalam perjalanannya ada oknum-oknum pemerintahan desa yang memanfaatkan keberadaan BUMDes sebagai suplayer untuk kepentingan pribadinya, tentu tidak kita perkenankan dan harus ada tindakan yang tegas supaya niatan pak Bupati untuk membangun penguatan dan pertumbuhan ekonomi desa melalui keberadaan BUMDes sebagai suplayer bisa terwujud, sehingga masyarakat desa bisa menikmati keuntungan yang dipoeroleh oleh BUMDes. Tandas Sekda. (Red).
