Gledeknews, Mataram – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali–Nusa Tenggara keluarkan pernyataan sikap keras menyusul insiden kericuhan dalam aksi demonstrasi di Lombok Timur (Lotim) yang diduga diwarnai tindakan represif dan penganiayaan terhadap kader PMII.
Ketua Bidang Advokasi dan HAM PKC PMII Bali–Nusra, Fidar Khairul Diaz, menilai tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat Polres Lotim mencerminkan kemunduran demokrasi serta praktik premanisme institusional dalam penanganan aksi massa.
“Kami mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat Polres Lotim. Apa yang dialami kader kami bukan lagi sekadar pengamanan aksi, melainkan sudah masuk dalam dugaan penganiayaan dan praktik premanisme terhadap aktivis yang sedang menyuarakan hak-hak rakyat,” tegas Fidar dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Selasa (20/1).
Menurutnya, tindakan berupa penjambakan dan kekerasan fisik lainnya yang dialami koordinator lapangan merupakan pelanggaran serius terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aksi unjuk rasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
PKC PMII Bali–Nusra juga mendesak Kapolda NTB yang baru untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap tindakan sewenang-wenang aparat di lapangan. Ia menegaskan bahwa Kapolres Lotim harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya kericuhan dan dugaan kekerasan tersebut.
“Kami meminta Kapolda NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Polres Lotim. Jika Kapolres tidak mampu menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai, maka reformasi di tubuh Polres Lotim merupakan harga mati,” tambahnya.
Lebih lanjut, PKC PMII Bali–Nusra tegaskan tidak akan membiarkan kasus ini berlalu tanpa kejelasan. Bidang Advokasi dan HAM saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti digital serta keterangan saksi guna menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan oknum aparat yang terlibat ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa kekerasan terhadap aktivis direstui oleh penguasa maupun pimpinan aparat. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan siap mengonsolidasikan seluruh kader PMII se-Bali–Nusra untuk menuntut keadilan bagi sahabat kami di Lotim,” tandasnya.(GL)
