GledekNews-Dompu. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB menyebutkan, angka kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Dompu masuk kategori tinggi di NTB.
Melihat hal itu, LPA NTB menggelar diskusi cerdas dengan tema “Ngopi asyik pangaha balu dan perlindungan anak di Daha Dompu” yang bertempat di salah satu kedai di Kelurahan Simpasai Kecematan Woja, Kabupaten Dompu, NTB, Sabtu malam (13/06/2020).
Diskusi yang melibatkan sejumlah pihak terkait seperti, anggota lembaga bantuan hukum (LBH), sahabat Perlidungan Perempuan dan Anak (PPA), akademisi, Unit PPA Polres Dompu, LPA NTB, Kadis DP3A, angota DPRD.
Adapun narasumbernya yakni, Akademsi Hukum Univerisits Mataram, Joko Jumaidi, SH.MH, Psikolog Forensik Fakultas Kedokteran Unram, Pujiarohman melalui join zoom meetting yang difasilitasi LPA NTB, Yan Manganar Putra.
Kadis DP3A, Hj. Daryati Kustilawati menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Dompu sudah merespon dengan melaksanakan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani persoalan kekerasan perempuan dan anak.
Melalui konsep UPTD ini, kata dia,ada suatu fungsi yaitu fungsi Humas Perlindungan, dimana korban akan ditangani dan diberikan perlindungan selama proses hukum.
Sampai tahap ini, kata dia, Draf Peraturan Bupati Dompu sudah selesai dan sedang dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Setdakab Dompu dengan sentral propinsi, khususnya yang menangani masalah kelembagaan dan perlindungan perempun dan anak .
Sementara Ketua Komisi I, Muttakun menyatakan, dewan akan memberikan autensi khusus mengenai rumah aman sebagai wadah perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sekaligus akan memberikan formula khusus dalam upaya preventif dan perlindungan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Dompu bisa diminimalisir.
Melalui zoom meeting, Joko Jumadi, MH selaku narasumber mengingatkan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak jangan hanya melakukan penanganan yang sifatnya formalistis, karena sifatnya hanya menjangkau korban, tetapi baiknya dilakukan proses rehabilitasi bila perlu sampai ke arah reintregrasi.
Sementara Yan Mangandar Putra, MH selaku penggagas kegiatan menyampaikan agar semua pihak bekerjasama dan beperan aktif dalam hal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.
Melalui hal itu tegasnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir, karena ia melihat Dompu merupakan penyandang peringkat tertinggi di NTB.
“Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Dompu segera membuat langkah konkrit dalam hal pencegahan dan penanganan, bila perlu pemerintah menjadi super hero perempuan dan anak,” harapnya. (Juanda)
