Gledeknews, Lombok Timur – Bakal calon Wakil Bupati H. Daeng Paelori tanggapi santi rumor adanya sanksi Partai Golongan Karya terhadapnya yang tidak tegak lurus terhadap Partai. Pasalnya Partai Golkar sebelumnya sudah lebih dulu memutuskan untuk mengusung Haerul-Edwin.
Sedangkan H. Daeng Paelori merupakan Kader partai Golkar maju mendampingi H. Tanwirul Anhar pada kontestasi Pilkada 2024. Keyakinannya, Partai akan lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini kalau berbicara secara struktur.
“Saya ini kader Partai dan pengurus partai sejak 1989 (27 tahun-red). Saya mulai dari pengurus tingkat desa sampai saya menjadi Ketua DPD II Golkar Lombok Timur dua periode,” ucap H. Daeng Paelori saat temui langsung pada Senin (2/9).
Menurutnya, dirinya tidak terlalu tertarik bicarakan soal rumor tersebut. Akan tetapi kata dia, yang harus di respon positif bahwa kader Golkar diminati oleh banyak pihak dan hal ini yang paling penting.
“Semestinya kita harus bersyukur, walaupun secara organisasi saya tidak pakai Golkar. Tapi orang tau siapa ini dan pasti tau siapa dan menjadi kelebihan kader-kader Golkar itu disana, ini tidak terjadi di Lombok Timur saja,” ungkapnya.
Menurutnya, sebagai kader partai Golkar yang selalu punya ide, karya dan berkarya untuk membangun Lombok Timur dan kepentingan masyarakat. “Tidak boleh egois kalau masyarakat sudah minta kita maju, ya bismillah yang penting didukung masyarakat,” tandasnya.
Sementara Dilansir dari Suaranusra.com, yang berjudul “Terancam Didepak Dari Golkar, Daeng Paelori: Kita Hormati, yang Jelas Kami Tidak Melanggar”. Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman yang dihubungi perihal desas-desus itu memberikan tanggapan tegas. Jika pihaknya tegak lurus dengan arah dan keputusan DPP Partai Golkar.
“Baik itu pengurus atau kader Golkar harus tegak lurus dengan arah kebijakan DPP Golkar tanpa kecuali,” katanya via sambungan telepon. Jumat (30/08).
Masih kata dia, bagi kader Partai Golkar yang tidak menaati garis kebijakan partai akan dievaluasi. Termasuk juga atas sikap dan langkah politik yang diambil oleh Daeng Paelori yang diusung menjadi calon wakil bupati oleh partai lain.
“Bukan hanya untuk beliau (Daeng Paelori, red) tapi untuk semua kader Golkar tanpa kecuali, kalau ada kader yang tidak patuh terhadap keputusan DPP, maka kita akan evaluasi, karena kita harus on the track dengan keputusan DPP,” tegas sosok anggota DPRD Lombok Timur itu.
Lebih jauh, Hasan Rahman menegaskan jika terhadap sanksi yang akan diganjar kepada Daeng Paelori masih menunggu keputusan dari DPD I Golkar NTB dan DPP Golkar. Pastinya kata dia, pihaknya telah berkordinasi dengan struktur kepengurusan Golkar di atasnya.
“Apapun hasil evaluasinya nanti, kita harus terima, karena itu buah dari konsekuensi dalam mekanisme dalam aturan partai. Karena semua sudah ada alur dan rambu yang telah ditetapkan oleh DPP,” ungkapnya.(GL)
