Gledeknews, Lombok Timur – Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PKB, Dedy Akwarizal Pebriyanto, kembali angkat suara terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026. Dedy mengungkapkan, jumlah penerima PIP di Lombok Timur tahun ini mencapai lebih dari 24.000 siswa.
Politisi yang akrab disapa Dedy Botak itu menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil konkret dari perjuangan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Lalu Hadrian Irfani, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB dapil Lombok.
Menurutnya, konsistensi dan komitmen Lalu Hadrian Irfani dalam memperjuangkan sektor pendidikan patut diapresiasi, terutama dalam memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat, khususnya di Lombok Timur.
“Kami sangat mengapresiasi perjuangan Bapak H. Lalu Hadrian Irfani yang tanpa lelah memperjuangkan aspirasi pendidikan masyarakat. Beliau benar-benar hadir untuk memastikan anak-anak kita tetap bisa sekolah,” tegas Dedy Botak, Kamis (30/4).
Ia bahkan menyebut, perjuangan di tingkat nasional tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.
“Ini bukan sekadar janji, tapi bukti kerja nyata. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat Lombok Timur,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dedy Botak juga menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi penyaluran bantuan PIP. Ia mengingatkan dengan keras agar tidak ada pihak yang mencoba bermain dalam program tersebut.
“Saya pastikan, beasiswa PIP yang bersumber dari aspirasi Bapak H. Lalu Hadrian Irfani haram hukumnya jika ada pemotongan dalam bentuk apa pun. Ini hak penuh siswa,” tegasnya.
Ia pun memberi peringatan terbuka kepada oknum yang mencoba mengambil keuntungan.“Kalau ada yang dipotong, itu bukan dari aspirasi beliau. Jangan coba-coba bermain dengan hak anak-anak kita,” ujarnya dengan nada tegas.
Tak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi jalannya program agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Kami akan berada di garda terdepan. Jika ada penyimpangan, silakan laporkan. Pendidikan adalah hak, bukan untuk dipermainkan,” pungkasnya.(*)
