Gledeknews, Lombok Timur – Kekecewaan mendalam disampaikan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Danger 2, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, yang hingga kini belum juga kembali beroperasi pasca penghentian sementara (suspend).
Bahkan pihaknya menuding Koordinator Kecamatan (Korcam) Masbgik dan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur tidak serius membantu penyelesaian administrasi pengajuan ke pusat.
Pemilik dapur MBG, Lalu Is, ungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung hampir satu bulan, berdampak tidak hanya pada dirinya sebagai pengelola, tetapi juga para relawan yang kehilangan penghasilan harian serta penerima manfaat yang tidak lagi mendapatkan distribusi makanan.
“Saya curiga Korcam dan Korwil tidak serius menyelesaikan persoalan kami. Padahal Kepala SPPG kami sudah lama melaporkan progres perbaikan di dapur kami,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, pihaknya bergerak cepat melakukan pembenahan setelah menerima surat suspend. Dalam waktu dua hari, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) telah dipasang sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN.
Menurutnya, kapasitas dan fasilitas dapur yang dimiliki tergolong besar dan layak untuk kembali beroperasi. “Kalau kita mau jujur, lokasi dapur kami luas, hampir sepuluh are, dan alat IPAL yang kami pasang juga besar serta sesuai standar. Tinggal bagaimana ditindaklanjuti saja,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan dari delapan dapur MBG di wilayah Masbagik yang sebelumnya disuspend, kini hanya tersisa tiga dapur yang belum dibuka, termasuk SPPG yang ia kelola. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya perlakuan tidak adil dalam proses pencabutan suspend.
“Kami melihat ada tebang pilih. Dapur lain sudah dibuka, sementara kami yang sudah cepat memperbaiki justru belum. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Dampak dari belum beroperasinya dapur tersebut juga mulai dirasakan oleh pihak sekolah dan siswa sebagai penerima manfaat. Ia menyebut sejumlah sekolah bahkan mengeluhkan dan terus merotes ke dapur MBG. Bahkan kalau tidak cepat dibuka mereka berencana akan pindah ke dapur MBG lain untuk mendapatkan distribusi menu MBG.
“Sekolah-sekolah terus bertanya, bahkan sudah ada empat sekolah yang berencana mau pindah ke dapur lain. Ini jelas merugikan banyak pihak, mulai dari relawan, sampai kami sebagai pengelola,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada pihak terkait ada transparansi dan keseriusan dari Korcam maupun Korwil dalam menindaklanjuti laporan yang telah diajukan ke BGN pusat, agar operasional dapur dapat segera kembali berjalan.
Karena menjadi pertanyaan ada yang dibukan dan ada yang belum dibuka. Disisi lain Dapur Danger dua sendiri memiliki penerima manfaat yang cukup besar. Tentu dengan belum beroperasi ini, selama belum dibukan banyak siswa yang tidak mendapatkan asupan gizi di wilayah Desa Danger.
“jangan sampai kita merugikan anak-anak kita yang butuh dengan asupan gizi,” tegasnya.
Sementara itu, Korcam BGN Masbagik sudah meneruskan apa yang sudah dilaporkan oleh Kepala SPPG. Akan tetapi kepala SPPG Danger 2 ada dokumen yang terlambat di kirim sehingga itu yang menyebabkan terhambatnya dapur tersebut beroperasi. “Ada dokumen yang telat di laporkan. Tapi semua dapur pasti akan beroprasi tetapi bertahap,” katanya.
Sedangkan Korwil Lombok Timur, Agamawan, menjelaskan bahwa saat pengajuan awal, SPPG yang bersangkutan belum melengkapi IPAL, sehingga belum dapat diusulkan untuk pencabutan suspend.
“Pengajuan sebelumnya belum keluar surat pencabutan suspend. Ketika yang sekarang ini sudah berprogres, maka akan kita usulkan kembali,” tegasnya.(GL)
