Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Eko Rahadi, SH, memberikan mendukung atas langkah Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghentikan program Beasiswa pendidikan ke luar Negeri.
Pasalnya, Program tersebut sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kendati demikan pihaknya dorong kepada semua yang ingin melanjutkan pendidikan Serjana atau Pasca Sarjana melalui suport sposnsorsip.
“Kita dukung langakah Pj Gubernur NTB, untuk tidak memberangakatan beasiswa ke luar Negeri. Karena sangat memebebani APBD, tapi kalau menggunakan sponsorsip tidak ada masalah,” ujar Eko Rahadi Ketua FRB, Kamis (23/11).
Menurutnya, lebih baik Pj Gubernur NTB gunakan APBD tersebut, untuk program yang lebih prioritas. Dimana saat ini, kata Eko, program yang lebih prioritas yaitu bagaimana pemerintah provinsi untuk menuntaskan kemiskinan, stanting dan program proritas lainnya.
Selain itu, Eko juga mendorong pemerintah provinsi untuk lanjutkan rencana pembangunan kantor Gubernur. Kerean bangunan tersebut sudah tidak layak untuk ditempati, sehingga sudah sewajarnya untuk memiliki bangun yang lebih bagus.
Selain itu, dikatakannya, pihaknya mendukung penuh kebijaksanaan Pj Gubernur NTB, untuk menghentikan semua bantuan beasiswa yang diperuntukkan hanya dari tim sukses Gubernur saat itu.
“Lebih baik dialihkan ke yang lebih prioritas terutama turunkan kemiskinan, stunting, dan lainya. Termasuk pembangunan kantor gubernur karena kantor gubernur sudah tidak layak ditempati,” tegasnya.
Dikatakanya, pihaknya berencana dalam waktu dekat akan melakukan Aksi di Gedung KPK, untuk meminta dan mendorong untuk meminta pertwnggungjawaban penggunaan anggaran beasiswa selama 5 tahun. Termasuk meminta KPK untuk mengambil alih kasus korupsi honor stafsus Gubernur.
“Kami dalam waktu dekat akan lakukan aksi ke ke gedung KPK,” tandasnya.(GL)
