Gledeknews, Jakarta – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 58,94% menjadi 80,47%.
Tahun 2024 tercatat PAD Lombok Timur berhasil terkumpul Rp. 487,740 miliar sementara tahun 2023 PAD ada di angka Rp. 386,034 miliar.
Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan seperti evaluasi per-triwulan dan perbaikan data base pajak daerah, termasuk optimalisasi SDM.
Di samping itu meningkatkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah baik transaksi belanja maupun pendapatan, menjadi upaya yang berkontribusi positif. Ini dapat dilihat dari realisasi elektronifikasi pajak daerah per-31 Desember 2024. 74,18% pajak daerah masuk melalui kanal digital, 19,46% semi digital, dan hanya 6,36% secara tunai.
Lombok Timur juga meraih penghargaan dari Menko Bidang Perekonomian dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai terbaik ke-3 wilayah Nusa Tenggara dan Papua (Nusampua).
Hal tersebut diungkapkan Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik pada Evaluasi Kinerja (Evkin) Triwulan I ( Oktober- Desember 2024) Periode II yang berlangsung, Selasa, (14/01) di gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta.
Dijelaskan, beberapa waktu lalu Pemda Lombok Timur juga telah meluncurkan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) guna mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban perpajakan daerah.
Aplikasi ini juga mendukung transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Diharapkan keberadaan SIPDAH dapat meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak tepat waktu, sekaligus memperkuat pajak daerah sebagai salah satu instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula upaya perbaikan dilakukan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tahun 2024, hanya tersisa satu BUMD yang belum maksimal dan harus ditingkatkan pengelolaanya, yaitu PT. Energi Selaparang.
Untuk itu akan dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hutang piutang macet, mengembangkan usaha produktif yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan PT. Energi Selaparang, dan melaksanakan monitoring capaian pelaksanaan RKAP tahun buku 2025.
Sebelumnya, telah dilakukan peningkatan usaha pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan( SPBN) dan Stasiun Pwngisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), monitoring tidak lanjut termasuk rekapitulasi hutang piutang macet.
Selain itu, di aspek pelayanan Air Bersih (SPAM Pantai selatan) terdapat 3865 sambungan rumah (SR) atau (77,3%) kepada
5860 Jiwa (23,44 %) di kecamatan
Jerowaru termasuk pula pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yaitu petani tembakau.
Adanya pusat pelayanan usaha terpadu (PLUT) papar Pj. Bupati diharapkan sebagai rumah UMKM untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM.
Pemerintah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di
seluruh Puskesmas, disamping menambah 4 Jenis layanan dengan SOP terintegrasi di MPP.
Sementara itu, 15 narasumber Evkin dari Kemendagri RI menilai, capaian yang disampaikan Pj.Bupati Lombok Timur mengalami peningkatan. Beberapa program dan inovasi lainnya terutama soal pengelolaan BUMD, stunting, inflasi bisa lebih ditingkatkan dan di masa akan datang.
Pj. Bupati Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik, usai evaluasi kinerja mengungkapkan, apa yang disampaikan dalam bentuk capaian kinerja di hadapan evaluator Kemendagri RI, mulai dari Evkin triwulan I hingga terakhir, semuanya hasil tim kerja, sinergi, kolaborasi yang kuat selama ini khususnya organisasi perangkat daerah (OPD)dan komponen lainnya.
” Kita sudah sampaikan capaian kerja, ini semua hasil bersama dengan rekan kerja mulai dari pimpinan OPD, jajaran staf dan didukung penuh oleh masyarakat Lombok Timur.Terima kasih atas capaian dan pengabdian selama ini,” ucapnya.
Turut mendampingi Pj. Bupati Lombok Timur dalam evaluasi kinerja tersebut, Plt. Inspektur pada Inspektorat Daerah Hambali, Asisten III Bidang Administrasi Umum dr.Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M.Zaidar Rahman dan pimpinan OPD terkait lainnya.(*)
