Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menegaskan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, setiap tahun menyiapkan anggaran cadangan 30 hingga 40 milyar, dan anggaran tersebut disiapkan sewaktu-waktu bencana datang.
Biasanya beberapa lokasi terjadi bencana yaitu wilayah Sambelia, tanah longsor di wilayah Suela, banjir di Sembalun dan lokasi rawan bencana lainya.
“Apakah anggaran 30-40 milyar yang anggarkan itu bisa di ganti oleh DLHK NTB, sementara kita tidak bisa akses pengelolaan. harusnya kita bisa dapat bagi hasil dari pengelolaan itu, lalu kami Pemkab seperti apa dan bagaimana.?. pernahkan kita diajak duduk untuk bicarakan itu, tidak pernah,” ujar HL. Hasan Rahman seraya katakan memang dulu pernah diajak, tapi sekarang ini tidak pernah diajak dan di undang membahas masalah kehutanan.
Untuk itu, pihaknya pertanyakan kontribusi DLHK NTB terhadap masyarakat dipinggiran titik lokasi bencana, terutama terhadap penanggulangan sampah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir.
Kolaborasi dan kerjasama jangan hanya dalam tulisan, menambahkan dengan tegas mendatang pihak DLHK NTB untuk segera diundang biar bisa didiskusikan, bair jelas sesuai apa menjadi pakta di lapangan di ketahui bersama.
“Ya kolaborasi, tapi jangan hanya manis di bibir dengan statemen saja, akan tetapi nonsen dibawah itu,” teganya.
Senada, Ketua Asosiasi Pelestari Hutan (FOREST) H. Hulain tegaskan jangan hanya ngomong-ngomong saja. tapi dampaknya ke depan yang harus di perhatikan bukan penjelasan program.
Akan tetapi ayok kapan pihak terkait di agendakan untuk rapat terkait masalah ini dengan melibatkan semua stakeholder yang ada, yang perlu dilibatkan antara lain TNGR, BPDAS, Pertanahan, kepolisian, pariwisata, kesehatan dan beberapa pihak terkait lainya.
“Jangan manis di bibir jauh dari kenyataan di lapangan. Gubernur harus turun tangan masalah ini jangan sampai sudah banjir dan korban ada baru kita ribut-ribut,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala KPH Rinjani Timur Mustara Hadi berharap Pemda dan Pemdes bisa terlibat didalam pengelolaan tersebut, agar mereka punya perhatian kepada masyarakat karena mereka ada anggaran untuk berinvestasi. Sehingga nantinya ada bagi hasil dan bisa sama-sama merasakan manfaatnya, antara Pemkab, desa dan termasuk masyarakat sekitar.
Salah satu misalnya Dispar Lotim ikut masuk mengelola, misalnya dengan berikan berugak, tempat piket dan lainnnya serta disesuaikan dengan aturan Perda. Senin itu juga bisa memberikan masyarakat bantuan bibit yang sesuai dengan lokasi itu.
“Justru kita berharap kabupaten juga bisa masuk, semua pihak bisa masuk bahkan desa saja kita harap dia bisa masuk,” tandasnya.(GL)
