Gledeknews, Lombok Timur – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) diminta klarifikasinya terkait pernyataannya yang menuding dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Lotim hanya untuk kepentingan politik anggota DPRD.
Klarifikasi tersebut di panggil langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim melalui komisi II dan IV. Berlangsung di kantor gedung DPRD Lotim pada Kamis (14/8).
Terkait hal itu, Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Tohri Azhar memberikan teguran keras ke Sekdis Dikbud Lotim, Jamiluddin.
Dilontarkan Tohri, bahwa tidak ada sedikit pun tindakan politisasi pokok pokir (Pokir) yang dilakukan oleh anggota DPRD. Sebab kata dia, Pokir untuk sektor pendidikan bersifat diarahkan.
“Saya minta bapak untuk klarifikasi atas pernyataan bapak yang menyebut kami mempolitisasi dana Pokir untuk lembaga pendidikan. Saya ingin tegaskan apa yang bapak sampaikan itu sangat keliru, karena dana Pokir untuk sektor pendidikan itu sifatnya diarahkan,” katanya.
Menurutnya, kalau berbicara gamblang, tapi justru Dikbud Lotim telah ‘gagal’ dalam membangun pendidikan secara merata. Khususnya untuk lembaga pendidikan swasta yang ada di Lotim, terutama kepada lembaga madrasah-madrasah yang ada di Lotim.
Dirinya juga menyatakan, sudah menjadi rahasia umum jika terjadi diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dimana justru, peningkatan kualitas infrastrukur penunjang lembaga pendidikan swasta itu dibangun oleh dana Pokir yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Sudah jadi rahasia umum ada diskriminasi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dan selama ini, dana Pokir kami itulah yang menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan lembaga pendidikan swasta di Lotim” paparnya.
“Dan perlu dicatat, bapak bisa cari di Dapil saya, saya tidak pernah membeda-bedakan lembaga pendidikan swasta manapun, mau itu milik NW, NWDI, NU, Muhammadiyah dan lainnya. Selama itu menjadi aspirasi masyarakat untuk diperbaiki, maka kami usulkan untuk diperbaiki, tanpa ada embel apapun, karena memang itu kebutuhan dasar yang harus diperhatikan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” bebernya.
Tak sampai di sana, Tohri juga menyatakan jika mestinya Dikbud Lotim harus bersyukur dengan adanya perhatian DPRD ke lembaga pendidikan swasta.
Sebab, dengan apapun dalih yang ada, sentuhan Pokir DPRD ke lembaga pendidikan swasta berdampak nyata dalam membantu Dinas Dikbud dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lotim.
“Harusnya bapak bersyukur, dengan adanya Pokir ke lembaga pendidikan swasta ini, justru membantu Pemda untuk meningkatkan IPM Lotim yang tertatih-tatih,” tukasnya.
Pernyataan keras juga disampaikan oleh Politisi PKB, Abrorni Lutfhi. Anggota DPRD dari Dapil Lotim V itu malah menanyakan data perbandingan jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta di Lotim.
“Saya mau tanya berapa perbandingan lembaga pendidikan negeri dan swasta? Bapak saja tidak tahu rincinya berapa. Tapi saya ingin sampaikan, jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, dan itu bapak tidak pernah perhatikan,” tegasnya.
Sebagai perwakilan rakyat, Abror menyampaikan jika pihaknya selalu menampung aspirasi masyarakat agar lembaga pendidikan di Dapilnya mendapat perhatian.
“Coba bapak lihat fakta di bawah, miris pak kualitas lembaga pendidikan swasta (madrasah) kita ini, itu yang kami perhatikan dan arahkan Pokir kami untuk peningkatan kualitasnya, dan itu tidak pernah bapak sentuh lewat dana yang jauh lebih besar di eksekutif,” ungkapnya.
Anggota DPRD Lotim dari Fraksi Golkar, Saifullah juga sangat menyayangkan pernyataan Sekdis Dikbud yang dinilai menyesatkan.
Dirinya pun menegaskan, mulai tahun ini legislatif harus diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan data usulan DAK 2026, dan mendesak legislatif dilibatkan dalam menentukan lokasi dan pengawasan jalannya pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK.
“Harus kita sepakati, mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri dalam menentukan usulan DAK, data penerima dan usulan DAK harus kita tahu, agar kita bisa awasi,” tegasnya.
Terkait dengan cecaran anggota DPRD yang dialamatkan padanya itu, Sekdis Dikbud Lotim Jamiluddin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak gegabah lagi dalam memberikan keterangan kepada publik.
“Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak,” ungkapnya.
Dirinya pun berjanji ke depannya dia akan lebih fokus bekerja dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. “Kami akan jadikan ini sebagai pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud,” tuturnya.(*)
