Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) Amrul Jihadi ST, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk melakukan audit terhadap jumlah tenaga honor Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim.
Hal ini dilakukan agar mengetahui berapa jumlah kebutuhan Honda di lingkup Pemkab Lotim dengan kemampuan daerah. Sehingga masyarakat Lotim bisa mengetahui juga saat ini sebanding dengan kebutuhan Pemkab atau justru berlebihan.
Untuk tenaga Honda yang berlebihan sebaiknya ini diaudit BPK, agar diketahui oleh masyarakat Lotim antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada itu sebanding atau berlebihan,” ungkapnya pada Jumat kemarin (8|3).
Sebab dikatakannya, saat ini BPK sedang dalam masa melakukan audit. jangan sampai jumlah Honda ini terlalu tinggi ada yang main belakang, berdasarkan suka sama suka.
Akan tetapi yang menjadi ke khawatiran pihaknya adalah ketidak kemampuan APBD Lotim untuk memberikan honor kepada para tenaga Honda, dikarenakan target PAD yang ditargetkan tidak tercapai. Sehingga ini akan menjadi beban Daerah.
“Tapi dampaknya menjadi sistemik karena masuk dalam beban APBD dan menimbulkan membengkaknya belanja pegawai,” tangkasnya.
Pada berita sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Lotim, HL.Hasan Rahman meminta kepada pihak pemerintah daerah (Pemkab) untuk membuka semua data tenaga honor daerah (Honda) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada di lingkup Pemkab Lotim.
Hal ini dimaksudkan, untuk menghindari adanya indikasi pembajakan oleh oknum pejabat terhadap data tenaga Honda dan P3K. Selain itu, mengindari prasangka publik soal tenaga Honda. Sehingga publik mengetahui data ini, agar jelas yang bertanggung jawab.
“Perlu dibuka data Honda dan P3K yang ada di Lotim, saya takut ini jadi bahan bajakan pejabat daerah bila tidak segera dibuka di publik,” kata Lalu Hasan Rahman yang juga Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Jumat (8|3).
Menurutnya, Pemkab Lotim harus berani menunjukan kepada masyarakat, terkait data Honda dan PPPK yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Lotim. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas data Honda.
“Disemua instansi agar kita dan rakyat tahu asal Honda dan siapa yang masukan biar jelas yang tanggung jawab,” ujarnya.
Dikatakannya, dengan dibukanya data itu tentu akan menjadi informasi kepada masyarakat terkait dengan data Honda dan PPPK di lingkup Pemkab Lotim. Sehingga tidak ada lagi saling sindir terkait dengan Honda ini sendiri.
“Biar rakyat tidak saling sindir kalau Honda sebagian besar dari utara dan selatan. Termasuk kecamatan tertentu tergantung asal pejabat yang bersangkutan,” tukasnya.(GL)
