Gledeknews, Lombok Timur – Salah satu perusahaan (UD. Anita-red) yang menjadi peserta tender melalui e-Katalog V. 6 luapkan kekecewaannya. Bahkan pihaknya menduga ada permainan dan indikasi penekanan yang dilakukan oleh petinggi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pasalnya, diduga perusahaan pemenang dalam tender layanan Catering Jamaah Haji Embarkasi Lombok tahun ini, merupakan perusahan yang di beck up oleh petinggi di Kemenag NTB.
Karena perusahaan pemenang ini tidak muncul dari awal mulainya di buka pelelangan melalui e-Katalog V. 6 tersebut, parahnya perusaan pemenang tersebut justru muncul di injury time. Sehingga patut diduga kuat adanya permainan dalam tender tersebut.
Demikian ditegaskan oleh Awaluddin, S. Sos atau kerap disapa Ilham perwakilan UD. Anita, dalam keterangan persnya, Selasa (29/04).
“Kami sangat kecewa, tetapi untuk perjuangkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam tender layanan catering jemaah haji Embarkasi Lombok tahun ini,”
Lebih jauh dijelaskannya, pihaknya sejak awal mengikuti proses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme aturan dalam tender melalui sistem e-Katalog V.6.
“Kami mengikuti proses tender ini dengan itikad baik, mematuhi semua syarat, aturan, dan ketentuan. Tapi apa yang kami hadapi justru bertolak belakang dari prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi,” terangnya.
Menurutnya, pihaknya menduga adanya indikasi kuat proses pemilihan penyedia dilakukan secara tidak transparan. Karana sampai hari ini, pengumuman resmi di LPSE belum dirilis. Tetapi nama pemenang sudah lebih dulu beredar luas.
“Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar, mengapa proses resmi dilewati?, siapa yang arahkan dan intervensi?. Mengapa PPK Kanwil Kemenag NTB tidak kedepankan transparansi yang menjadi kewajiban mereka?,” kesalnya dengan penuh tanda tanya.
Lebih dari itu, Bang Ilham, menduga adanya intervensi eksternal dari pejabat Kanwil Kemenag NTB dalam menentukan pemenang tender, mencederai asas independensi dan keadilan dalam pengadaan layanan haji yang seharusnya bersih dari tekanan pihak mana pun.
Atas itu, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan:
- Transparansi penuh dari PPK Kanwil Kemenag NTB terkait seluruh tahapan pemilihan pemenang tender, termasuk pembukaan dokumen penilaian dan negosiasi yang dilakukan.
- Audit menyeluruh atas proses tender oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dan lembaga terkait lainnya.
- Penghentian segala bentuk intervensi dalam proses pengadaan pelayanan publik yang seharusnya bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia menambahkan, bahwa tender layanan haji adalah soal amanah pelayanan umat, bukan ruang untuk permainan kekuasaan. Jika prinsip-prinsip transparansi ini terus diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap instansi keagamaan kita akan hancur.
“Kami berdiri di sini untuk menjaga amanah itu. Kami akan menempuh semua jalur sah, administratif, hukum dan publik. Untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan,” tendansnya.
Terpisah, Kepala Bidang Haji Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin, saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp dan mengatakan proses tender melalui sistem e-Katalog V. 6 di laksanakan oleh Pokja.
“Barangkali utk info tersebut langsung ke Pokja aja nggih,” katanya singkat.
Sementara sampai berita ini diterbitkan belum ada yang bisa dihubungi pihak Pokja pengadaan layanan Catering Jamaah Haji Embarkasi Lombok. (GL)
