GledekNews-Lotim. Terkait pernyataan mantan anggota DPRD Lombok Timur, M. Faesal yang dilansir beberapa media massa online yang memojokkan Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi NasDem, HM. Syamsul Luthfi akhirnya diklarifikasi. Keduanya bertemu untuk membicarakan hal tersebut dan Faisal mengakui berita tersebut informasi yang keliru.
Ia juga mengakui apa yang disampaikan kepada media massa itu merupakan miskomunikasi dan kehilafannya. “Saya meminta maaf kepada Bapak atas berita tersebut, itu semua akibat kesalahan dan kekhilafan saya dalam memberikan pernyataan,” kata Faisal sembari mencium tangan Lutfhi, Kamis (04/06/2020).
Di tempat yang sama, H.M Syamsul Luthfi menyatakan, telah memaafkan apa yang disampaikan oleh Faisal dalam pemberitaan media massa itu, namun ia meminta agar link berita harus dihapus karena itu akan menjadi pencemaran nama baik.
Ia menduga ada gerbong politik yang mencoba memanfaatkan situasi dengan memuat berita yang merusak nama baik dirinya, karena di saat bersamaan, saat ini ia tengah getol memperjuangkan hak masyarakat terkait pembayaran tanah warga yang masih belum dituntaskan oleh ITDC di Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok Tengah.
“Saya secara pribadi memaafkan saudara Faisal, cuma saya menyayangkan akibat dari tindakannya itu membuat kisruh keadaan, dan mengganggu perjuangan saya selaku wakil rakyat dalam memperjuangkan hak rakyat di kawasan Mandalika,” ungkapnya.
Lutfhi juga dihadapan Faisal dan beberapa orang membantah keras, jika ia telah menjanjikan proyek kepada Faisal, dan menganggap itu sebagai fitnah dan tendensius yang bermuatan politis. Isu ini juga sebenarnya isu lama sejak 2017 ketika akan maju menjadi bupati Lombok Timur.
“Perlu saya jelaskan sebenarnya bukannya saya yang menipu tapi justru saya yang ditipu oleh saudara Faisal, tapi tidak perlu saya ekspose dalam konteks apa saya ditipu. Nanti tambah ramai. Karena saya anggap dia sahabat saya,” ungkapnya.
Luthfi menduga ada pihak tertentu yang tidak suka atas progres pembangunan di KEK Mandalika yang dikawal selama ini, kemudian menjadikan itu komoditas politik untuk mendistorsi capaian positif pemerintah pusat.
“Jadi saya selaku anggota DPR yang berasal dari partai pendukung harus mengawal program prioritas nasional. Nasdem punya tugas untuk mendukung program presiden,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, apapun program pemerintah harus menjadi concern untuk bisa dipastikan keberlangsungannya program nasional tanpa ada upaya sedikitpun menyinggung hal yg sifatnya pribadi di luar tugas kedinasan seorang gubernur. “Saya hanya menjalankan mekanisme check and balance saja,” pungkas Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 itu. (WG-05).
