GledekNews-Mataram. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan menggelar diskusi dengan tema “Menyikapi Berbagai Persoalaan Penegakan Hukum Di NTB” bertempat di Nice Coffe Jalan Lingkar Selatan, (03/10/2020).
Dalam diskusi tersebut turut dihadiri oleh Prof. Zainal Asikin, Guru Besar ilmu Hukum Universitas Mataram, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB Hendrawan Saputra,SH berserta para undangan dari kalangan mahasiswa, aktivis dan LSM.
Dalam diskusi tersebut lebih memfokuskan pada permasalahan KEK Mandalika dan pelanggaran protokol kesehatan namun tidak mengabaikan fenomena persoalan penegakan hukum lainnya yang selama ini masih dinilai belum optimal.
Hendrawan Saputra.SH selaku Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ( PGK ) NTB menyampaikan “diskusi ini di inisiasi dengan melihat banyaknya persoalan Hukum di NTB, terutama masalah KEK mandalika dan pelanggaran protokol kesehatan pada pilkada serentak tahun ini”
Kami menginisiasikan diskusi ini karena melihat banyaknya persoalan Hukum yang ada di NTB, terlebih terkait masalah KEK mandalika yang saat ini cukup di atensi dengan turunnya komnas HAM, begitu juga maraknya kecaman terhadap penangaan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polda NTB yang dinilai berlebihan menurunkan pasukan. Ungkap Hendrawan.
Hendrawan Saputra.SH yang juga dikenal pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI, yang pada diskusi tersebut menyampaikan “upaya yang di lakukan oleh ITDC sebagai perusahaan yang di percaya mengelola dan menyelesaikan persoalan KEK mandalika seharusnya memperbanyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan infomasi kepada publik dengan cara membuka diri kepada publik, supaya publik tidak mengatakan, bahwa mereka merampas hak masyarakat, karena kami melihat terlalu tertutup dalam hal informasi, agar jelas siapa yang sebenarnya memiliki hak, dan kami sayangkan juga apa yang di lakukan oleh Komnas HAM untuk meminta menghentikan pengerjaan KEK mandalika kami rasa kurang tepat, dan bikin memperkeruh keadaan pungkasnya”.
Prof. Zainal Asikin yang cukup populer sebagai dosen dan guru besar yang sangat kritis, sehingga tidak mengherankan jika banyak para aktivis yang berguru dan mengidolakannya sebagai guru restorasi yang pada kesempatan diskusi tersebut menyampaikan “bahwa upaya yang di lakukan oleh polda NTB sudah tepat, karena tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah, dan kami juga berharap kepada Polda NTB menindak dan memberikan sanksi tegas kepada para peserta Pilkada di NTB yang melanggar protokol kesehatan di masa Covid-19, Ungkap Asikin. (Deni)
