Gledeknews, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur belum memiiki data yang valid mengenai masalah hutang jatuh tempo (Hujat) yang terus menjadi beban untuk segera diselesaikan atau dilunasi agar tidak menjadi beban daerah.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Golkar Lotim, HL. Hasan Rahman di Selong, Selasa kemarin (27|2). “Kami mengatakan saat ini Pemkab Lotim belum miliki data valid mengenai Hujat, karena dalam pertemuan Senin lalu hanya memberikan gambaran umum saja tanpa dibarengi data valid,” tegasnya.
Menurutnya, kami di lembaga dewan menginginkan data yang valid mengenai masalah Hujat tersebut, akan semuanya menjadi jelas. Karena hingga saat ini data yang diberikan pemerintah daerah Hujat masih diangka Rp 164 Milyar.
Kemudian angka yang begitu dimana-mana tempatnya masih terjadi Hujat sehingga harus jelas. “Jangan bisa menyebut jumlah Hujatnya saja tapi harus rinci tempatnya dimana-mana sehingga kami mengetahuinya dan tidak bertanya lagi,” ujarnya.
Politisi Golkar Lotim menambahkan data valid itu sangat penting mengenai masalah Hujat. Seperti Hujat di program percepatan infrastruktur, PT SMI, Bank NTB, pihak ketiga, OPD maupun dana pokir.
Karena seharusnya sudah terdata di bulan Desember 2023 lalu.Untuk kemudian nantinya di APBD perubahan dibersihkan agar tidak muncul lagi Hujat tersebut.
“Lucu kan Pemerintah Daerah tidak memiliki data valid mengenai Hujat secara rinci,” ujarnya.(GL)
