Gledeknews, Mataram – Ratusan dapur mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan mengalami penangguhan operasional sementara (suspensi) akibat belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan jumlah data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB yang terdampak mencapai sekitar 302 unit, termasuk di Lombok Timur 105 SPPG.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Mitra Dapur Generasi Emas NTB, Hairil Pasihin, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejatinya merupakan tindak lanjut dari peringatan yang telah diberikan sejak awal kepada seluruh mitra dapur.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa standar IPAL sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh BGN guna mencegah pencemaran lingkungan.
“Dari awal sudah diwanti-wanti agar dapur memenuhi standar, termasuk IPAL. Sudah ada panduan, baik manual maupun sistem portable. Jadi ketika tidak sesuai, wajar jika muncul tindakan tegas berupa suspensi,” ujarnya, Rabu (1/4).
Hairil menjelaskan bahwa keputusan suspensi dilakukan berdasarkan laporan dari masing-masing Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KA SPPG). Oleh karena itu, pihaknya sejak awal juga terus mengarahkan para mitra agar membangun dan mengelola dapur sesuai standar demi menghindari sanksi maupun kendala audit ke depan.
Ia juga menekankan bahwa saat ini para mitra tidak memiliki pilihan selain segera melakukan pembenahan. BGN, melalui struktur koordinasi seperti KAREQ dan KORWIL, telah meminta setiap KA SPPG untuk mengirimkan bukti berupa foto atau video IPAL yang telah sesuai standar.
“Tidak ada jalan lain. Kalau ingin kembali berjalan, IPAL harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan disampaikan secara berjenjang,” tegasnya.
Di sisi lain, Hairil mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana dapur sebenarnya telah memenuhi persyaratan, namun tetap masuk dalam daftar suspensi. Hal ini diduga terjadi akibat kesalahan administratif, seperti kekeliruan unggah data atau pelaporan dari pihak KA SPPG.
“Ada mitra yang sudah lengkap, baik dari sisi SLHS maupun IPAL, tapi tetap tersuspensi. Setelah ditelusuri, ternyata ada kesalahan upload atau informasi,” jelasnya.
Ia menilai persoalan ini menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme serta koordinasi yang lebih baik antara mitra dapur dan pihak pelaksana di lapangan. Miskomunikasi, baik yang disengaja maupun tidak, disebut masih kerap terjadi dan berdampak pada status operasional dapur.
Ke depan, pihaknya berencana memperkuat koordinasi internal serta menjalin komunikasi lebih intensif dengan BGN dan jajaran terkait. Forum Mitra Dapur juga akan segera menggelar pertemuan untuk membahas langkah strategis, termasuk penanganan kasus suspensi yang saat ini meresahkan para mitra.
“Kami ingin semua pihak satu bahasa. Mitra tenang, pelaksana juga profesional, sehingga program ini bisa berjalan baik tanpa menimbulkan keresahan,” pungkasnya.(GL)
