Gledeknews, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima melalui sistem berbasis data dan verifikasi biometrik.
Sosialisasi program tersebut digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten I Setda Lotim, H. Ahyan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.
“Di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih ada tantangan seperti data yang belum cepat diperbarui hingga potensi salah sasaran,” ujarnya, Rabu (3/6).
Menurutnya, digitalisasi bansos melalui Portal Perlinsos sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada transformasi digital sebagai pilar utama pelayanan publik.
Melalui sistem baru ini, masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi. Bagi warga yang tidak memiliki perangkat, proses pendaftaran difasilitasi oleh agen Perlinsos di tingkat desa.
Perwakilan KPTDP RI, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Dalam prosesnya, sistem akan melakukan verifikasi biometrik melalui pencocokan wajah dengan database kependudukan.
“Dengan sistem ini, data keluarga akan langsung ditampilkan dan tingkat kelayakan penerima dihitung secara otomatis berdasarkan indikator yang telah ditentukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi ini menjadi langkah strategis untuk menekan tingkat kesalahan sasaran bansos yang selama ini masih cukup tinggi secara nasional.
“Dari alokasi bansos nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih ada sekitar 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem ini, kita targetkan bisa ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya di bawah 10 persen,” katanya.
Meski demikian, selama masa uji coba, sistem baru tidak langsung menggantikan mekanisme lama. Peran operator desa, pendamping PKH, serta aplikasi Cek Bansos tetap berjalan berdampingan.
Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lotim, Dedi Kurniawan, menyebut uji coba ini bertujuan menguji kesiapan masyarakat dan infrastruktur digital sebelum diterapkan secara nasional.
Kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari dengan melibatkan ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah hingga agen Perlinsos. Diharapkan, hasil uji coba ini dapat mulai digunakan dalam penetapan penerima bansos pada Triwulan IV 2026 atau paling lambat Triwulan I 2027.(*)
