GledekNews-Loteng. Puluhan warga Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menggelar aksi demo di kantor Desa setempat, Rabu (3|6). Aksi menuntut Kepala Desa Dasan Baru transparan dalam mengelola anggaran DD dan ADD dengan mempublikasikan APBDES dan APBDES perubahan anggaran tahun 2019/2020. Aksi yang dilakukan mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam orasinya koordinator aksi, Masteriadi mendesak adanya pemerataan pembangunan berbasis merata, baik di Desa induk maupun Desa pajangan. Selain itu juga warga meminta kepala Desa Dasan Baru untuk merevisi bantuan JPS gemilang, JPS bersatu dan BLT DD sesuai dengan kriteria dan masyarakat yang membutuhkan.
“Desa harus Transparan terhadap DD dan ADD, data penerima bantuan dampak Covid-19 masih belum tepat sasaran, “teriak koordinator aksi .
Selain itu para massa aksi juga meminta agar melibatkan pemuda dan masyarakat yang independen dalam proses pendataan segala jenis bantuan, selain itu juga tuntutan terhadap pemerintah Desa Dasan Baru terkait dengan anggaran dana Covid-19 yang disinyalir sejumlah 200 juta dan atau 90 juta. Dimana anggaran dana tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.
Tuntutan terhadap sekdes untuk membayar kandang ayam permanen yang telah dibangun di tanahnya menggunakan dana Desa dan uangnya dikembalikan ke Desa untuk pemberdayaan yang merata bagi seluruh dusun yang ada di Desa Dasan Baru dan Desa Pajangan.
“Pembangunan itu harus merata baik di Desa induk maupun Desa Pajangan, termasuk anggarannya, “ujar Masteriadi selaku koordinator lapangan aksi.
Aksi massa juga menuntut agar dua motor roda tiga diberikan satu kepada Desa Pajangan, terop yang berjumlah 6 pasang diberikan 3 kepada Desa Pajangan, meminta rotasi di seluruh perangkat Desa dan meminta agar BUMDES tidak menjual selain pakan ternak, bibit dan alat pertanian”
Apabila yang menjadi tuntutan kami tidak terpenuhi, maka kami akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkapnya.
Menanggapi hal itu kepala desa Dasan Baru M. Zaenudin mengatakan, sudah melakukan tranparansi terhadap anggaran DD maupun ADD kepada masyarakat. Sedangkan untuk anggaran dana Covid-19 pihaknya belum ditransfer oleh pemerintah Daerah.
“Anggaran untuk dana Covid-19 sejumlah 126 juta, tapi belum ditransfer. Data penerima JPS gemilang, JPS bersatu dan BLT tidak ada kewenangan desa untuk merubahnya,” ungkap M. Zaenudin selaku Kepala Desa Dasan Baru.
Terkait masalah pemerataan pembangunan pihaknya mengakui, bahwa belum bisa tercover karena anggaran yang dimiliki desa persiapan pajangan belum sepenuhnya dari desa induk. Disamping itu juga, penggunaaan dana desa itu sudah ada ketentuannya, sehingga apa yang diharapkan masyarakat itu belum dipenuhi. “Penggunaan anggaran dana pemerataan pembangunan belum bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Ia menambahkan pihaknya sudah membagikan Masker sebanyak 4.000 masker dari dana Desa, 23 ember yang diberikan kepada masing-masing masjid di 17 Dusun dan pembagian sabun, handsanitaizer yang diberikan masing-masing dua buah kepada marbot.
“Pemerintah Desa sudah melakukan upaya pencegahan Covid-19,” pungkasnya.
Setelah puas menyampaikan aspirasi dan tuntutannya massa aksi membubarkan diri dengan berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar lagi kalau sampai apa yang menjadi tuntutan tidak direspon. (WG-08).
