Gledeknews, Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) masih menyisakan persoalan serius. Lebih dari satu tahun berjalan, belasan sekolah dilaporkan belum tersentuh program yang menjadi andalan pemerintah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan temuan ini tidak bisa diabaikan, meskipun sempat Dinas Pendidikan mengklaim sebagian besar sekolah telah menerima manfaat.
“Dalam rapat tadi, kami menerima informasi masih ada sekolah yang belum mendapatkan MBG. Ini tentu menjadi atensi kami. Tidak bisa disimpulkan semuanya sudah tersentuh,” tegasnya, saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
Menurutnya, persoalan MBG tidak hanya soal distribusi, tetapi juga lemahnya koordinasi antar pihak. Selama ini, pelaksanaan program dinilai berjalan parsial tanpa sinergi yang kuat.
Ia berharap kehadiran sekretariat bersama Satgas MBG yang difasilitasi pemerintah daerah mampu menjadi solusi untuk memperbaiki koordinasi lintas sektor. “Tanpa koordinasi yang kuat, persoalan akan terus berulang,” ujarnya.
DPRD mendorong dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh komponen program, mulai dari data penerima manfaat, ketersediaan bahan baku, mitra pelaksana, hingga titik dapur MBG agar tidak ada lagi sekolah yang terlewat.
Selain itu, penentuan lokasi dapur MBG dinilai belum terencana dengan baik. DPRD meminta Satgas dilibatkan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dapur, hingga distribusi.
Sorotan lain datang dari minimnya dukungan anggaran daerah bagi Satgas MBG. “Tanpa dukungan finansial yang memadai, fungsi pengawasan dan evaluasi tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Karena itu, DPRD juga mendorong Satgas memiliki program kerja yang jelas untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas layanan. Program tersebut diminta segera diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan dukungan anggaran pendamping.
“Bagi kami, berapapun yang dibutuhkan Satgas akan kami dukung, karena program ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Lotim,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap pelaksanaan MBG ke depan tidak lagi menyisakan ketimpangan. “Ke depan, tidak boleh ada lagi sekolah yang tertinggal. Semua harus terlayani,” pungkasnya.(GL)
