Gledeknews, Lombok Timur – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim) mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik kecurangan dalam penyaluran LPG subsidi 3 kilogram di tingkat pangkalan.
Kasat Pol PP Lotim, Salmun Rahman, menegaskan pihaknya tidak akan segan menghentikan sementara operasional pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dalam hal distribusi maupun permainan harga yang merugikan masyarakat.
“Ada pangkalan yang memprioritaskan pengecer daripada penjualan langsung ke masyarakat. Ini yang menjadi perhatian kami,” tegas Salmun, Kamis (9/4).
Menurutnya, kondisi itu turut memicu kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi LPG yang melibatkan lintas instansi, termasuk Satpol PP dan aparat kepolisian.
“Bupati sudah membentuk satgas, dan kami terlibat langsung dalam pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Selain pengawasan, Pemkab juga akan menggencarkan operasi pasar bekerja sama dengan Pertamina. Dalam operasi tersebut, LPG subsidi akan dijual langsung kepada masyarakat dengan harga sesuai ketentuan, yakni Rp18 ribu per tabung di tingkat agen.
Salmun menegaskan, meskipun regulasi daerah belum secara spesifik mengatur distribusi LPG, pihaknya tetap memiliki kewenangan untuk bertindak jika aktivitas pangkalan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kalau sudah mengganggu ketentraman dan membuat resah, pasti kami hambat bahkan hentikan sementara kegiatannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran akan melibatkan aparat kepolisian yang tergabung dalam satgas.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak panik menyikapi isu kelangkaan LPG. Pemerintah daerah, kata Salmun, terus melakukan pengawasan intensif guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
“Tidak perlu panik, pemerintah hadir dan terus mengawasi. Di setiap kecamatan juga sudah ada anggota kami yang turun,” pungkasnya.(GL)
