GledekNews-Lotim. Dalam beberapa tahun ini Desa Gelora di wilayah Kecamatan Sikur menjadi desa yang cukup populer dan tidak asing bagi masyarakat Lombok Timur. Desa Gelora dikenal sebagai desa yang populer karena sering dimuat di berbagai media online.
Desa Gelora menjadi desa yang populer pada saat ini, karena berbagai kebijakan dari Pemdesnya seringkali dinilai kurang populis oleh masyarakatnya. Penilaian kebijakan yang kurang populis atau dinilai tidak berpihak kepada masyarakatnya tersebut datang dari para kalangan remaja di desa tersebut.
Terakhir pemberitaan yang membuat heboh desa ini adalah adanya indikasi sekandal dalam pemilihan sekretaris desa dan perangkat desanya, yang karena kegaduhan pemilihan sekdes dan perangkat desa itu membuat Camat Sikur di copot dari jabatanya dan bahkan adanya skandal soal dan kunci jawaban test sekdes dan perangkat desa yang bocor sebelum dilaksanakannya test.
Pada saat ini kembali penilaian kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat tersebut disuarakan oleh pemuda Desa Gelora yang tergabung dalam Karang Taruna Gelora Karya yang menilai kebijakan Pemdes Gelora dalam penanganan Virus Corona kurang akomodatif dan tidak responsif.
ANDRIKA EKA PAKSI, selaku Ketua karang taruna Gelora Karya mengatakan “mulai sejak merebaknya penyebaran Virus Corona di Lombok Timur, Pemdes Gelora hanya menganggarkan pembelian masker hanya 500 buah yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Gelora yang mencapai sekitar 5.000 jiwa lebih, sehingga kami dari karang taruna dan kelompok kelompok organisasi lainya dengan sangat terpaksa harus meminta bantuan masker kepada lembaga yang kami liat di medsos bagi bagi masker, seperti SPBU-Pancor Peduli, Pemuda Bulan Bintang, dan kami juga meminta bantuan masker ke Dinas Pemuda dan Olah raga” terangnya.
Selain masalah pengadaan masker yang sangat terbatas oleh Pemdes dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Gelora, ternyata muncul lagi masalah tidak jujur dan tidak transparannya Pemdes Gelora dalam pendataan penerima manfaat dari program dampak Covid-19, ujar ANDRE.
Karena data penerima manfaat dari program dampak Virus Corona sama sekali tidak mau dibuka atau di umumkan ke masyarakat, maka ANDREmendesak dan mendorong Pemdes gelora agar bersikap jujur membuka data siapa-siapa yang didata sebagai penerima manfaat dari program terdampak Covid-19, karena walau kami dari Karang Taruna sudah meminta data tersebut secara lisan dan tertulis kepada Pemdes namun tidak ada itikad baik dari Pemdes untuk bersikap jujur dan adil kepada masyarakatnya, sehingga data penerima manfaat yang kami minta tidak pernah diberikan dan terkesan disembunyikan.
Karang Taruna Desa Gelora meminta data penerima manfaat tersebut karena dilatarbelakangi oleh adanya indikasi amburadulnya data penerima manfaat di Desa Gelora, terlebih adanya pemberian sembako oleh Pemdes kepada teman-teman yang melakukan protes, sehingga wajar kemudian timbul kecurigaan dari mana sumber anggaran untuk memberikan sembako kepada kawan-kawan yang selama ini seringkali melakukan protes atas kebijakan Pemdes.
Yang menjadi kekhawatiran Karang Taruna, jangan sampai paket sembako yang diberikan kepada teman-teman yang protes itu diambilkan dari hak penerima manfaat dengan cara mengurangi hak penerima manfaat dan Karang Taruna berharap agar pihak Aparat Penegak Hukum bisa melakukan penyelidikan atas adanya indikasi pembagian sembako kepada orang yang tidak berhak tersebut.
ANDRE menyatakan, bahwa kami dari Karang Taruna siap memfasilitasi Aparat Penegak Hukum untuk mempertemukan dengan masyrakat yang nilai paketnya kurang, dan siapa siapa yang kami maksudkan yang mendapatkan paket sembako dadakan karna sikap kritisnya di media sosial.
Apa salahnya Pemdes memenuhi permintaan kami dari Karang Taruna supaya kami dapat melakukan pemantauan atau pengawasan atas realisasi beberapa program tersebut, terlebih data penerima manfaat yang kami minta tersebut bukan termasuk data yang menyangkut rahasia negara tapi data tersebut termasuk data publik yang berhak diakses oleh publik. Ungkap ANDRE.
Karena permohonan tertulis untuk meminta data penerima manfaat tersebut tidak direspon oleh Pemdes, maka kemudian ANDRE melakukan konfirmasi melalui whatsapp Sekdes, namun sangat disayangkan justru Sekdes menjawab melalui whatsappnya dengan jawaban “gak ada waktu untuk ngurusin kesibukan orang”.
Atas jawaban Sekdes tersebut membuat Karang Taruna Desa Gelora menjadi geram, karena jawaban seperti itu menunjukkan dirinya sebagai Sekdes tidak mengetahui tupoksinya sebagai pengelola semua administrasi yang ada di desa, namun walau demikian Sekdes sudah menabuh gendrang perang dengan teman-teman di Karang Taruna. Karena Sekdes sudah menabuh gendrang perang dengan kita selaku pemuda, maka tunggu saatnya kami dari Karang Taruna pasti akan berbuat. Tandas ANDRE.
Lebih lanjut ANDRE mengatakan, “yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok Pemdes gelora melalui sekdesnya mengatakan permohonan data ini urusan orang, ini artinya manset di oknum sekdes ini soal data bukan pekerjaanya, lalu pekerjaannya apa yaa,, ujar ketua karang taruna ini penuh tanda tanya..???
Ketika wartawan media ini konfirmasi via whatsapp Sekdes Gelora pada hari Senin, 11/05/2020 sekitar pukul 15.49 Wita yang kemudian ditanggapi oleh Sekdes Gelora melalui chat whatsapp dengan jawaban “saya tidak bisa menjelaskan kalau lewat chat begini, silahkan ke kantor saja pak, biar kita bisa ngobrol”
Selain itu Sekdes Gelora juga menyampaikan via chat whatsappnya dengan pernyataan “Tolong juga media jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena anda baru mendengar dari satu pihak saja” Sehingga atas jawaban Sekdes tersebut kemudian ditanggapi oleh wartawan media ini dengan “justru supaya berimbang makanya kami korfirmasi, kalau kami tidak mengedepankan asas perimbangan, maka tidak perlu kami konfirmasi.
Namun walau demikian Sekda Gelora tetap ngotot tidak mau memberikan klarifikasi melalui chat whatsapp dan tetap menghendaki wartawan media ini untuk konfirmasi ke kantor. (WG-01).
