Gledeknews, Lombok Timur– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong mengkritik keras kurangnya keterbukaan informasi publik terhadap dugaan tidak transparannya kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Sebelumnya, HMI Cabang Selong
HMI Cabang Selong bersurat ke Cq. PPID Dinas Pertanian pada tanggal 05 Maret 2025 dengan nomor 79/B/Sek./09/1446, tapi tidak ditanggapi.
HMI Cabang Selong kembali masukan surat kedua pada tanggal 19 Maret, nomor 81/B/Sek./09/1446 dan sudah ditanggapi. Namun pihaknya tidak diberikan sesuai permohonan, sehingga pihak HMI Cabang Selong mengajukan aduan ke Komisi Informasi NTB.
Atas kurangnya keterbukaan informasi publik dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, maka Pihak HMI Cabang Selong akan menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam surat terbuka itu, HMI Cabang Selong menyampaikan dukungan penuh terhadap visi besar Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk mewujudkan daerah yang SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan).
Visi tersebut ditegaskan oleh Bupati dalam pidato perdananya saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada 5 Maret 2025, dan telah tertuang secara resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang disahkan pada 5 Mei 2025 melalui Sidang Paripurna XI DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Wakil Bupati dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya program-program unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pemerataan pendidikan, layanan publik yang efisien, serta pembangunan yang terukur dan partisipatif.
“Kami keprihatinan terhadap potensi ketidakterbukaan informasi yang dilakukan oleh beberapa OPD, terutama Dinas Pertanian,” ungkap Ketua HMI Cabang Selong M. Junaidi, dalam rilis tertulis yang diterima media ini, Sabtu (10/5)
HMI mengungkapkan bahwa mereka telah dua kali mengajukan permohonan dokumen data kelompok dan BNBA (By Name By Address) penerima mesin rajang tembakau Tahun Anggaran 2024, namun tidak memperoleh akses informasi tersebut.
Permintaan tersebut, menurut HMI, hanya mencakup nama kelompok, nama penerima manfaat, dan alamat, tanpa menyertakan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sayangnya, Dinas Pertanian tetap menolak dengan alasan perlindungan privasi, yang dinilai oleh HMI sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip transparansi penggunaan anggaran negara.
“Hak masyarakat untuk mengetahui siapa saja penerima manfaat dari program pemerintah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Kami tidak meminta KTP atau data sensitif lainnya, hanya data yang bersifat publik dan mendasar,” ungkap perwakilan HMI Cabang Selong.
Dalam surat tersebut, HMI mengutip beberapa dasar hukum yang memperkuat tuntutan mereka, termasuk Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
HMI menilai tindakan Dinas Pertanian bertolak belakang dengan komitmen yang selama ini ditunjukkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang akuntabel. Terlebih, Kabupaten Lombok Timur selama empat tahun berturut-turut meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang seharusnya menjadi standar dalam setiap pelayanan OPD.
Sebagai bentuk keseriusan, HMI Cabang Selong menyatakan akan menempuh jalur hukum jika permohonan informasi ini terus diabaikan.
“Kami berharap Bupati Lombok Timur mengevaluasi kinerja OPD yang tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi. Jika tidak ada perubahan, kami siap membawa masalah ini ke Komisi Informasi atau bahkan ke ranah hukum yang lebih tinggi,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, HMI Cabang Selong berharap agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi jargon administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah kepada masyarakat.(*)
