Penulis oleh : Maharani (Peneliti Lombok Research Center/LRC)
Gledeknews, Opini – Dipertengahan bulan September tahun ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui beberapa portal informasi yang dimiliki mengumumkan perekrutan Pendamping Desa. pendamping yang akan dicari cukup banyak. Konon kabarnya 1 orang pendamping akan mendampingi 50 KK yang menjadi target sasaran penerima manfaat program Desa Berdaya.
Lalu apa itu Desa Berdaya?. Pemerintah Provinsi NTB telah mencanangkan Program Desa Berdaya sebagai strategi intervensi tematik berbasis wilayah untuk mempercepat penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, di tingkat desa.
Desa Berdaya adalah skema penguatan fondasi pembangunan desa melalui dukungan bantuan keuangan dan pendampingan program berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi NTB. Program Desa Berdaya ini memiliki tujuan untuk memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik dan inklusif, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin untuk mendorong percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin.
Desa Berdaya juga dihajatkan untuk mewujudkan sinergi dan konvergensi pelaksanaan program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Program Desa Berdaya memiliki tiga prioritas utama , yaitu Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Mandiri Pangan, dan Desa Wisata Maju, dengan 20 agenda kerja prioritas.
Kenapa kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Propinsi NTB?. Selain tingkat Kemiskinan di NTB masih relatif tinggi, yaitu 11,78% pada Maret 2025, dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 8,47%. Meskipun NTB berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,71% pada 2021, menjadi 2,04% pada 2024, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 0,83% pada 2024. Hal ini membuat Gubernur Lalu Iqbal cukup serius dalam memperhatikan kemiskinan ini menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di NTB.
Target penurunan kemiskinan ektrem ini juga tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Dalam dokumen tersebut, Gubernur NTB menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi 0 pada tahun 2029.
Untuk itu, Gubernur NTB langsung memulai tancap gas pada tahun 2025 ini dengan mendorong terlaksananya program Desa Berdaya ini. Untuk mencapai prioritas utama Desa Tanpa Kemiskinan, Program Desa Berdaya mengadopsi dan mengadaptasi Pendekatan Graduasi”. Konon pendekatan ini dipercayai sangat relevan dengan kondisi di NTB. Dimana kemiskinan masih terkonsentrasi di sejumlah kantong tertentu, yaitu desa-desa yang tersebar di dua pulau utama, yaitu Lombok dan Sumbawa. Kondisi geografis ini menyulitkan upaya menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Program perlindungan sosial yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau rumah tangga termiskin, sementara tantangan seperti keterbatasan pasokan air dan penurunan produktivitas pertanian terus mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Dengan menggabungkan bantuan jangka pendek untuk kebutuhan dasar, peluang peningkatan mata pencaharian, dan pendampingan reguler, Pendekatan Graduasi menawarkan solusi praktis yang memungkinkan rumah tangga membangun sumber pendapatan berkelanjutan dan secara bertahap keluar dari jerat kemiskinan ekstrem.
Overley Pendamping di Tingkat Desa
Fenomena overlay atau tumpang tindih pendamping di tingkat desa menjadi salah satu persoalan serius dalam tata kelola pembangunan berbasis masyarakat. Keberadaan berbagai jenis pendamping seperti Pendamping Desa Berdaya, Pendamping Program Pemulihan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (PHK), serta Pendamping Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada satu sisi menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap penguatan kapasitas masyarakat desa. belum lagi mitra pembangunan yang lain seperti NGO, Swasta, Kampus memiliki model program yang memiliki pendamping di ditingkat desa. Namun, di sisi lain, kondisi ini menimbulkan permasalahan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program.
Pendamping Desa Kementerian memiliki mandat utama untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan Dana Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Pendamping Desa Berdaya (sering diinisiasi oleh pemerintah daerah atau lembaga mitra) berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan ekonomi produktif lokal. Di sisi lain, Pendamping PHK merupakan bagian dari program ketenagakerjaan yang bertujuan membantu masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja agar kembali produktif melalui pelatihan, akses usaha, dan jejaring ekonomi.
Tantangan akan berpotensi muncul ketika masing-masing pendamping memiliki target, indikator kinerja, dan sistem pelaporan yang berbeda, tanpa adanya integrasi dalam satu kerangka kerja kolaboratif. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kegiatan di tingkat desa, di mana masyarakat sering kali menjadi objek pendampingan dari beberapa program dengan pendekatan serupa. Misalnya, satu kelompok usaha perempuan bisa didampingi oleh Pendamping Desa Berdaya untuk pemberdayaan ekonomi, sementara pendamping PHK juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok yang sama. Akibatnya, muncul kebingungan, kelelahan partisipatif (participation fatigue), serta pemborosan sumber daya.
Dari perspektif tata kelola, overlay pendamping menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor antar kementerian dan pemerintah daerah. Tidak adanya satu sistem data terpadu mengenai aktivitas pendampingan desa membuat perencanaan program sulit disinergikan. Selain itu, masing-masing lembaga pendamping sering beroperasi berdasarkan regulasi dan panduan teknis yang berbeda, sehingga sulit untuk menciptakan sinergi operasional di lapangan. Padahal, secara prinsip, semua program pendampingan memiliki tujuan serupa: membangun kemandirian masyarakat desa dan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal.
Solusi terhadap permasalahan ini perlu diarahkan pada integrasi kebijakan pendampingan desa melalui pendekatan One Village One Facilitation Framework. Artinya, seluruh bentuk pendampingan baik dari Kemendes, Kementerian Tenaga Kerja, NGO, dan mitra pembangunan lainnya maupun lembaga daerah harus dikoordinasikan dalam satu peta jalan bersama yang berbasis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pemerintah daerah kabupaten perlu berperan sebagai lead coordinator dalam menyatukan seluruh aktor pendamping, menyusun forum koordinasi rutin, serta mengembangkan database pendamping dan kelompok dampingan di setiap desa.
Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan tidak hanya efektivitas program yang meningkat, tetapi juga kualitas pendampingan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Desa pun tidak lagi menjadi arena tumpang tindih intervensi, melainkan ruang kolaborasi yang terarah antara pemerintah, masyarakat, dan pendamping profesional. Tanpa langkah koordinatif dan integratif ini, potensi besar pendampingan justru akan berbalik menjadi sumber inefisiensi, kebingungan kebijakan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Semoga Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten mampu menjadi Dirigen dalam mengoskestra jalannya pembangunan dan pendampingan yang ada di tingkat desa agar tujuan mulia mengenolkan kemiskinan ektrem di NTB pada tahun 2029 bisa terwujud. Dirigen harus mampu mengatur tempo, mengatur dinamika dan mengatur ekspresi jalannya semua pemangku pembangunan yang ada. Agar keharmonian gerak dan langkah pembangunan ini bisa menjadi sebuah harmoni bersama. Namun, jangan sampai program Desa Berdaya ini akan menimbulkan persolan baru di tingkat desa dan menghasilkan kemiskinan-kemiskinan model baru. Jika hal ini terjadi, maka NTB Makmur Mendunia akan semakin jauh dan hanya akan menjadi angan-angan saja.
