Gledeknews, Lombok Timur – Banyak kalangan yang menyangsikan terhadap kegiatan deklarasi netralitas ASN di Lombok Timur dalam Pilkada serentak tahun 2024 yang diadakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur hanya sekedar seremoni saja sebagai bentuk tanggungjawab ke publik, kalau ASN di Lombok Timur (Lotim) dikatakan netral.
Pasalnya bukan menjadi rahasia umum lagi ditemukan para ASN maupun PPPK yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon Bupati dan wakil Bupati Lotim maupun Gubenur dan wakil Gubenur NTB.
Sementara kegiatan deklarasi berlangsung di Ballroom lantai II kantor Bupati Lotim, Kamis siang (3|9). Dengan dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubenur NTB, H. Hasanudin, Pj Bupati Lotim HM. Juaini Taofik, Forkopimda, Bawaslu, Kepala OPD, Para Kades, ASN dan PPPK di Lotim.
“Kami melihat deklarasi itu hanya seremoni saja,tapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada,” kata sejumlah mantan ASN di Lotim yang diminta tanggapannya.
Menurutnya kalau melihat dilapangan sekarang ini mulai dari pejabat sampai dengan staf dibawahnya sudah terkotak-kotak dalam menentukan arah dukungan politiknya dalam Pilkada.
Karena ASN itu juga memiliki kepentingan juga untuk kariernya ke depan, apalagi kalau paslon yang didukungnya menang dalam Pilkada tentunya akan membawa angin segar untuk bisa mendapatkan jabatan yang bagus.
“Siapa yang berani jamin ASN di Lotim netral, buktinya kita lihat dilapangan banyak ASN terang-terangan mendukung dengan berpose dengan paslon,” ujarnya.
Salain itu, lanjutnya, berapa sudah ASN yang dipanggil oleh Bawaslu Lotim untuk kemudian diberikan rekomendasi guna diberikan sanksi oleh KASN.
“Meksipun aturan sudah melarang ASN untuk berpolitik akan tapi masih saja ada yang melanggarnya,” tandasnya.
Pj Bupati Lotim, HM. Juaini Taofik dalam sambutannya meminta kepada para ASN untuk berpegang teguh pada fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan,pelayanan publik dan perekat persatuan bangsa.
Sementara Pj Gubenur NTB, H.Hasanudin menegaskan ASN memiliki peran penting menjaga pemerintah sebagai pelayan masyarakat,ASN wajib menunjukkan sikap netral agar pelayanan publik tidak terganggu kepentingan politik.
“ASN dan kepada desa bersama perangkatnya tetap pegah teguh menjaga komitmen dan netralitas di lingkungan pemerintah, apalagi mengingat di NTB netralitas ASN di NTB masih menjadi perhatian karena dugaan banyak pelanggaran selama proses Pilkada,” tegasnya.(GL)
