Gledeknews, Lombok Timur – Para anggota DPRD Lombok Timur yang baru, menolak dengan keras kalau sebagian dana pokirnya akan diberikan kepada mantan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) yang tidak naik. Apalagi nilai dari pokir itu sungguh pantastis jumlahnya yang tentunya mengundang keberatan dari para anggota dewan yang baru tersebut.
Sementara pada sisi lainnya rencana pemberian pokir kepada mantan anggota dewan yang tidak naik tersebut berdasarkan kesepakatan pimpinan dewan dengan pihak eksekutif dan merupakan aturan baru. Namun dalam kenyataan mendapatkan pertentangan dari para anggota DPRD Lotim yang baru.
Apalagi pokir yang akan dipotong itu milik anggota DPRD Lotim baru yang jumlahnya belasan orang,sedangkan puluhan anggota dewan incunbent justru malah tidak dipotong,maka ini tentunya menjadi pertanyaan kita semua.
“Meski ada kesepakatan pimpinan dewan dengan pihak eksekutif, maka kami menolak karena yang dirugikan adalah kami atas rencana pemotongan pokir untuk mantan anggota dewan,” kata sejumlah anggota DPRD Lotim yang baru saat diminta tanggapannya kemarin.
Menurutnya apapun alasannya kami akan tetap menolak, karena khawatir nantinya dibalik kebijakan itu tentu ada konsekwensi hukumnya kedepannya. Apalagi pemotongan pokir kami untuk diberikan kepada mantan anggota dewan itu menurut pimpinan dewan sebagai bentuk kemanusian karena ikut membahas KUA PPAS tahun 2025.
Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban menjadi anggota dewan untuk membahas KUA PPAS maupun APBD tersebut. Kemudian setelah selesai sampai disitu tugasnya untuk dilanjutkan oleh anggota dewan yang baru untuk membahasnya.
Sementara dasar hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengingat,karena itu hanya berbentuk kesepakatan saja. Apalagi dana pokir yang akan diberikan ke mantan anggotanya dewan nilainya sangat tinggi.
“Jangan sampai karena masalah ini kedepannya kami akan berurusan dengan masalah hukum, kecuali kalau semua anggota dewan yang jumlahnya 50 orang ikut dipotong pokirnya untuk mantan anggota dewan tersebut,bukan kami yang masih baru saja,” ujarnya.
Oleh karena itui,lanjutnya meminta kepada pimpinan dewan untuk mempertimbangkan rencana pemotongan pokir anggota dewan baru untuk diberikan kepada mantan anggota dewan yang tidak naik menjadi dewan lagi.
“Silahkan saja, kalau pimpinan dewan bersama yang lain berani bertanggungjawab kalau nanti ada masalah hukum kedepannya,” tandasnya.
Ketua DPRD Lotim, M.Yusri saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasan mengenai masalah ini meski telah berusaha untuk melakukan konfirmasi melalui chat pribadinya akan tapi belum memberikan respon.(GL)
