Gledeknews, Lombok Timur – Persoalan tingginya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di PT Selaparang Finansial kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tersebut dinilai masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan pembiayaan.
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan bahwa kredit macet di perusahaan tersebut tidak hanya berasal dari debitur usaha kecil, tetapi juga diduga melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pengaruh, mulai dari oknum dewan, kontraktor, pejabat, hingga ketua tim Srikandi.
Sumber internal menyebutkan, beberapa pinjaman yang kini masuk kategori bermasalah berasal dari kelompok debitur dengan latar belakang yang cukup kuat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait proses verifikasi serta mekanisme penyaluran kredit yang dilakukan oleh manajemen PT Selaparang Finansial.
Aktivis di Lombok Timur pun kerap menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Pasalnya, rasio NPL perusahaan dilaporkan pernah mencapai 16,34 persen. Angka tersebut jauh melampaui batas sehat industri lembaga keuangan yang umumnya berada di bawah 5 persen.
Tingginya angka kredit bermasalah ini dinilai menjadi indikator lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal dalam proses penyaluran pembiayaan. Sejumlah kalangan menilai bahwa pemberian kredit seharusnya dilakukan secara ketat melalui analisis kelayakan usaha yang komprehensif, bukan dipengaruhi faktor kedekatan atau relasi tertentu.
Kondisi tersebut juga sebelumnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dalam evaluasi terhadap perusahaan daerah, Bupati Lombok Timur menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial yang dinilai belum optimal dalam pengelolaan pembiayaan maupun penagihan kredit.
Bupati bahkan sempat menyinggung bahwa efektivitas penagihan yang dilakukan lembaga tersebut kalah dibandingkan lembaga pembiayaan nonformal seperti bank rontok maupun layanan pinjaman online yang dinilai lebih mampu menjaga tingkat pengembalian pinjaman.
Situasi ini kemudian memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap portofolio kredit PT Selaparang Finansial, termasuk menelusuri siapa saja debitur yang berkontribusi terhadap tingginya angka NPL tersebut.
Langkah audit dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana perusahaan daerah serta memperbaiki sistem pengawasan dalam penyaluran pembiayaan ke depan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, mengatakan bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Saya sudah sampaikan ke wartawan-wartawan lain dan pemegang saham pada saat RUPS. Selebihnya silakan konfirmasi ke bupati dan komisaris,” singkatnya.(GL)
