GledekNews Lotim – Ketua KNPI Lombok Timur Habiburrahman, kembali angkat bicara terkait ketahanan ekonomi menjadi ujian penting di tengah keseriusan bangsa melawan covid-19.
Sektor agraria dan maritim bak dayung bersambut dengan ketidakstabilan nya, di samping ketidakpastian pasar dan permainan para makelar yang membuat tidak terstandarnya harga dan keteraksesan.,
kini ia kembali blak – blakan tentang pandemic covid-19 dilihat dari efect ekonomi, data base, rekonstruksi sosial serta pemulihan psikologis bagi keluarga yang terdampak.
Habib sekali gus ketua KNPI Lombok Timur tersebut mengungkapkan kepada media Senin /27/04/2020,Mengacu pada data 26 April 2020, dengan jumlah suspeksi yang positif mencapai 195 dengan angka kematian hanya 4 orang, NTB memastikan diri safety dan bisa menekan angka penyebaran dan pemulihan pandemi covid-19 ini.
Kabupaten Lombok Timur sendiri masih berkutat di angka 21 suspeksi dengan 4 yang sudah sembuh. Tersisa tinggal 17 pasien kembali. Keberhasilan menjaga pintu masuk, penggunaan APD serta standar sosial penanganan covid-19 menjadi one prestasi bagi NTB terutama Kabupaten Lombok Timur.
Menurutnya,Di balik keberhasilan penanganan laju pandemi covid-19 ini, ada tantangan besar yang dihadapi oleh tim gugus tugas terutama pada pengalihan APD dari kebutuhan sekunder menjadi primer, kecenderungan para elemen masyarakat yang masih menyerbu APD utama yakni masker harus secepatnya diurai.
Framing ketersediaan masker yang DISERBU berlaku untuk semua kalangan termasuk pada kalangan yang mampu. Padahal jelas, selain pengadaan yang dilakukan oleh PEMDA dan stakeholder swasta, masker juga dijual oleh UMKM setempat.
Pada konteks dampak yang dimunculkan oleh pandemi covid-19, keseriusan penanganan ini diteruskan melalui statement anggaran pusat dengan menginstruksikan PEMDES mengalokasikan BLT di samping dana ke daruratan bencana yang sudah tersedia di nomenklatur anggaran,paparnya.
Pemerintah Provinsi juga mencurahkan bantuan SEMBAKO (di NTB menggunakan istilah JPS GEMILANG). Kabupaten Lombok Timur juga serupa justru sedang menggodok penambahan anggaran covid-19 dari angka 51, 2 M menjadi 104 M untuk memacu sebaran sembako yang proporsional diterima oleh warga selama masa TANGGAP SIAGA DARURAT COVID-19.
Namun yang menjadi tantangannya adalah seberapa kuat ketersediaan data di semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah mampu menopang dan mengakomodir serapan anggaran ini,pungkasnya.
Dikatakannya, pandemi covid-19 ini menyasar semua elemen, maka basis data negara ini sedang diuji. Terlebih integritas data sudah jauh dari sebelumnya didengungkan akan tetapi belum terealisasi sampai saat ini.
“Masing masing OPD gengsi menyamakan data dan kukuh dengan angka angka mereka”. Bebernya
Pertanyaannya apakah distribusi BLT dan bantuan lainnya menggunakan basis data kementerian sosial melalui BDT, ataukah BPS atau basis data lainnya, perlu kita tunggu,imbuhnya.
Tegas Habib,”Yang jelas instruksi SEKDA LOTIM bernomor 424/358/PMD/2020 merupakan bentuk kepanikan data atas belum terintegrasikannya data data masyarakat selama ini”.
1 HAL menjadi catatan penting adalah bahwa merunut PERPU I 2020 pasal 27 bahwa setiap bentuk pengalokasian dan tata laksana penganggaran covid-19 tidak dikategorikan kerugian negara menjadi dilema publik atas komitmen transparansi dan akuntabilitas penganggaran negara untuk publik baik partisipan maupun penyelenggara di dalamnya.
Pada konteks rekonstruksi sosial, pemerintah daerah sudah mulai memikirkan tekanan psikologis yang berpotensi menambah angka warga stres di suatu kabupaten.
Pandemi covid-19 bak horor yang terus mengintai warga dan butuh pendampingan psikologis untuk menjamin kesadaran dan keterbukaan warga guna memeriksa kondisi kesehatannya secara berkala dengan standar kesehatan yang tidak selamanya diseragamkan dengan penanganan covid-19.,
Sehingga ruang konseling untuk pemulihan psikologi menjadi penting bagi daerah dan bisa menjadi salah satu instrumen pemutusan rantai covid-19 ,tutupnya.(Man)
