Gledeknews, Lombok Timur – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan pemangkasan anggaran Aspirasi atau yang kini dikenal dengan dana Pokok Pikiran (Pokir). Pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai 50 persen dari jumlah sebelumnya.
Sebelumnya setiap anggota dewan rata-rata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,75 miliar, namun kini hanya menjadi sekitar Rp1,5 miliar per anggota dewan.
“Ya, memang benar ada pemangkasan karena dampak dari pemangkasan anggaran bagi daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp402 miliar. Sumber dana Pokir ini dari DAU yang diarahkan ke daerah,” ungkap salah seorang anggota dewan.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi pada DPRD, tetapi juga terhadap program-program yang berada di berbagai lembaga dan OPD di lingkungan Pemkab Lombok Timur.
“Kita mau apa, karena memang hanya itu kemampuan daerah. Kita tunggu saja kondisi keuangan normal kembali,” ujarnya.
Sementara pengakuan salah satu dewan Fraksi PDIP, akibat pengurangan anggaran tersebut, anggota dewan mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan program yang diajukan oleh para konstituen di daerah pemilihannya.
“Tahulah, aspirasi konstituen ini sangat banyak. Dengan jumlah Rp1,5 miliar itu sangat tidak cukup. Bahkan jika mengacu pada serapan aspirasi, Rp5 miliar saja sebenarnya tidak cukup,” kata Amrullah, Anggota DPRD Lotim dari Fraksi PDIP.
Meski demikian, pihaknya menegaskan PDIP tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut, selama didasari kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Bukan mengeluh sebenarnya. Hanya saja dengan adanya pemangkasan ini, banyak hasil reses di masyarakat tidak bisa terakomodir semua,” pungkasnya.(GL)
