Gledeknews, Lombok Timur – Kondisi kemantapan ruas jalan di Lombok Timur sangat memprihatinkan, hal itu mengakibatkan protes terus bermunculan karena dinilai sangat merugikan masyarakat, karena mengganggu mobilitas dan aktivitas sosial, ekonomi masyarakat.
Protes terkait kondisi itu disampaikan oleh Ketua Forum Rakyat, Hendra Saputra. Disampaikan dia, semestinya Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengambil langkah cepat untuk menjawab persoalan itu, karena jalan menyangkut infrastruktur dasar yang harus dituntaskan.
“Mestinya Bupati harus respon cepat atas protes yang berdatangan dari masyarakat, ini kok diam saja tanpa rerspon dan langkah pasti,” katanya. Senin (19/05)
Lebih jauh, dia malah membandingkan kebijakan Bupati Sukiman Azmy di masa pemerintahannya.
Kata dia, dulu di masa 100 hari kerja pertama Sukiman Azmy langsung gerak cepat dengan melakukan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk ruas jalan status kabupaten.
“Sementara sejauh ini Pak Iron (Haerul Warisin, red) belum melakukan apa-apa. Ini kan agak jomplang kalau kita banding-membandingkan. Kita harap segera diperhatikan keluhan dan protes masyarakat ini,” ujarnya.
Bahkan, protes senada juga dilontarkan oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, M Khairul Ikhsan belum lama ini.
Disampaikan oleh dia, para kepala desa yang bernaung di FKKD pun menyuarakan kondisi jalan rusak tersebut. Sebab masyarakat selalu mengadukan kondisi itu kepada kepala desa, selaku pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Rata-rata kepala desa juga menyuarakan dan mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, karena masyarakat kerap memprotes,” katanya seperti dikutip di media swarakonsumen.com
Lanjut dia, berdasarkan informasi yang didapat dari anggotanya, kondisi ruas jalan yang rusak merata di seluruh Lombok Timur, baik itu jalan status provinsi, terlebih lagi yang berstatus kabupaten.
“Jalan rusak ini terjadi hampir merata, baik itu jalan kabupaten maupun provinsi. Dari ujung utara,tengah maupun selatan.
Bahkan di group WhatsApp FKKD menjadi perbincangan hangat mengenai jalan rusak yang tidak kunjung di perbaiki pemerintah daerah,” bebernya.
Dia pun mengatakan, roda perekonomian masyarakat terdampak nyata terkait kondisi itu. ”Bagaimana perekonomian masyarakat akan jalan dan lancar kalau kondisi jalannya rusak begini,” ketusnya.
Terkait dengan adanya informasi rencana perbaikan jalan status kabupaten yang akan dialokasikan Rp250 M, dia mengaku mendukung penuh hal tersebut. “Pastinya kami dari FKKD Lombok Timur, sangat mengapresiasi dan mendukung hal itu kalau betul dilakukan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Maga pada Dinas PUPR Lombok Timur, Apriawan yang dihubungi via aplikasi percakapan terkait protes masyarakat dan rencana pengerjaan jalan rusak, sampai berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. (*)
