Gledeknews, Lombok Timur – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB Julmansyah mengatakan beberapa wilayah kawasan yang dibawah pengawasan Kantor Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Timur, lokasinya wilayah lahan kekeringan.
Antara lain wilayah panas dan lahan kering antara lain wilayah Sambelia, Pringgabaya dan Jerowaru. Lokasi tersebut sangat tepat ditanam kayu putih, semakin panas makin tinggi kadar siniol kadar kayu putih itu.
Dengan kondisi itu, DLHK NTB rekomendasi wilayah tersebut untuk menanam pohon (kayu-red) yang bisa bertahan dengan lahan kering dan panas ekstrim. Sehingga pihaknya merekomendasikan kayu putih, dengan sekali tanam tetapi bisa panen 25 hingga 30 tahun.
“Kami tidak rekomendasi kayu monokultur, tapi kamu rekomendasi agroforestri kayu putih. Nanti kayu putih, pohon mente pakai dan pohon sarikaya paku jalur dan disela-sela bisa ditanami jagung dan ubi, ungkapnya.
Dikatakannya, program tersebut sudah berjalan dari tahun 2020 dan mendorong ofteker industri kayu putih untuk harus bermitra dengan kelompok petani hutan.
Sehingga pihaknya memfasilitasi perjanjian kerjasama antar kelompok tani hutan dengan perusahan.
“Jangan biarkan petani bertarung sendiri dengan pengusaha, tapi kita harus hadir ditengah itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPH Rinjani Timur Mustara Hadi berharap Pemda dan Pemdes bisa terlibat didalam pengelolaan tersebut, agar mereka punya perhatian kepada masyarakat karena mereka ada anggaran untuk berinvestasi. Sehingga nantinya ada bagi hasil dan bisa sama-sama merasakan manfaatnya, antara Pemkab, desa dan termasuk masyarakat sekitar.
Salah satu misalnya Dispar Lotim ikut masuk mengelola, misalnya dengan berikan berugak, tempat piket dan lainnnya serta disesuaikan dengan aturan Perda. Senin itu juga bisa memberikan masyarakat bantuan bibit yang sesuai dengan lokasi itu.
“Justru kita berharap kabupaten juga bisa masuk, semua pihak bisa masuk bahkan desa saja kita harap dia bisa masuk,” ujarnya
Terpisah Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman mengatakan Pemkab Lombok Timur setiap tahunnya siapkan anggaran cadangan 30 hingga 40 milyar, agaran disiapkan sewaktu-waktu bencana datang.
Biasanya beberapa lokasi terjadi bencana yaitu wilayah Sambelia, tanah longsor di wilayah Suela, banjir di Sembalun dan lokasi rawan bencana lainya.
“Apakah anggaran 30-40 milyar yang anggarkan itu bisa di ganti oleh DLHK NTB, sementara kita tidak bisa akses pengelolaan. harusnya kita bisa dapat bagi hasil dari pengelolaan itu, lalu kami Pemkab seperti apa dan bagaimana.?. pernahkan kita diajak duduk untuk bicarakan itu, tidak pernah,” ujarnya seraya katakan memang dulu pernah diajak, tapi sekarang ini tidak pernah diajak dan di undang membahas masalah kehutanan.
Untuk itu, pihaknya pertanyakan kontribusi DLHK NTB terhadap masyarakat dipinggiran titik lokasi bencana, terutama terhadap penanggulangan sampah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Kolaborasi dan kerjasama jangan hanya dalam tulisan, tapi pihaknya ingin pakat dilapangan.
“Ya kolaborasi, tapi jangan hanya manis di bibir dengan statemen saja, akan tetapi nonsen dibawah itu,” teganya.(GL)
