Gledeknews, Lombok Timur – Kepala Unit (Kanit) UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sikur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim), persilahkan pihak tersebut yang ingin melaporkan terkait dengan kasus proyek pemasangan CCTV di sekolah dasar.
Demikian ditegaskan Kanit UPTD Dikbud Sikur Kariatul Aini, S.Pd, saat dikonfirmasi media ini pada Kamis (18|4).
“Silahkan saja, orang ngelapor sah-sah saja. Kami siap menghadapinya, semoga cepat di panggil,” ungkapnya.
Sementara terkait langkah hukum ke depannya, ia sudah menyerahkan semua kepada kuasa hukumnya.”Semuanya sudah tiang serahkan ke kuasa hukum, untuk mengambil langkah secara hukum,” tukasnya.
Pada berita sebelumnya, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Barat melaporkan oknum Kanit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Sikur ke Polres Lombok Timur terkait dengan kasus proyek pengadaan CCTV di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Kanit Dikbud Sikur.
“Memang betul kita laporkan oknum Kanit Dikbud Kecamatan Sikur ke polisi,” tegas Ketua LMND NTB, Rahman Ropiki di Selong, Selasa (16|4).
Ia mengatakan laporan yang dilayangkan itu ke unit Tipikor Reskrim Polres Lotim. Sehingga tentunya pihaknya meminta kepada pihak Polres Lotim untuk segera menindaklanjuti laporan yang kami ajukan tersebut.
Karena dalam pengadaan proyek CCTV di Kecamatan Sikur tersebut diduga ada unsur paksaan dan tekanan serta ancaman dari oknum Kanit kepada kepala sekolah. Hal ini tentunya berdasarkan hasil temuan dan investigasi lapangan yang dilakukan.
Apalagi setelah mencuat kasus proyek pengadaan CCTV itu dari pihak inspektorat juga telah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti dengan mengambil sampel sejumlah sekolah dasar yang mengadakan proyek pengadaan CCTV.
“Semua hasil temuan kami sudah ada dalam laporan yang masuk ke polisi,” terangnya.
Lebih lanjut Rohman menambahkan pengadaan proyek CCTV sekolah itu diduga tidak sesuai speak yang ada,apalagi dengan harganya dinilai cukup fantastis sekali.
Sementara dari 57 sekolah yang ada yang sudah sudah memasang CCTV baru hanya sekitar 28 sekolah.
“Kami minta APH untuk mengusut kasus proyek pengadaan CCTV sekolah yang bermasalah tersebut,karena ada diduga ada indikasi perbuatan melawan hukum didalamnya,” tambahnya.
Kasi Humas Polres Lotim, Iptu Nicolas Oesman saat dikonfirmasi mengaku pihaknya akan mengkroscek laporan itu ke Reskrim agar lebih jelas.
“Sebentar saya kroscek dulu ke Reskrim,” tegasnya.(GL)
