Gledeknews, Lombok Timur – Sekretaris Komisi Pemilihan umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) Nurdin, enggan tanggapi media saat di komfirmasi terkait dengan pengadaan lokasi debat perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang akan berlangsung nanti malam 30 Oktober 2024.
Namun sebaliknya, Sekretaris justru minta wartawan untuk bersurat untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengadaan tempat pelaksanaan debat untuk Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lotim.
“Silahkan bersurat ke KPUD secara resmi kalau ada yang ada yang ditanyakan terkait nomenklatur penggunaan anggaran,” ungkap Sekretaris KPU Lotim Nurdin, Rabu (30|10).
Sementara pelaksanaan debat Paslon yang akan berlangsung nanti malam di fasilitasi pemerintah daerah (Pemda) Lotim.
“Kita di fasilitasi oleh Pemda untuk lokasi dekat Paslon Bupati dan wakil. Tidak ada biaya sewa tempat,” tegasnya.
Sementara sebelumnya mencuat di publik kritikan terhadap KPU Lotim yang menggunakan kantor Bupati Lotim sebagai tempat debat kandidat Paslon. Padahal KPU Lotim telah diberikan anggaran hibah dengan mencapai sebesar Rp 41 Milyar lebih untuk mensukseskan Pilkada.
Seperti kritikan yang dilontarkan Direktur Eksekutif Lembaga Transparansi Kebijakan (Lensa) Rakyat, H. Hafsan Rakyat melihat adanya indikasi permainan penggunaan dana hibah dari daerah untuk proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diduga dilakukan penyelanggara pemilu di Lotim
Apalagi dana hibah telah jelas peruntukannya seperti untuk debat kandidat, biaya sewa gedung berapa, kursi dan terop, podium, dan lain sebagainya berapa.
” Dana hibah Pilkada sudah jelas peruntukkannya dan jangan pernah diselewengkan atas nama efisiensi bisa menjadi temuan nantinya,” tegas Hafsan Hirwan dalam keterangan persnya,Selasa (30/10).
Oleh karena itu, lanjutnya meminta kepada aparat penegak hukum (APH), BPKP dan lainnya lebih jeli mencermati penggunaan dana hibah pilkada tersebut.Karena tidak boleh kiranya hibah dibelanjakan ke hal-hal yang kontraproduktif dengan UU tentang ASN dan UU pilkada sendiri.(GL)
