Gledeknews, Lombok Timur – Pengusutan dugaan penggelapan dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Peringgasela Selatan, Kecamatan Peringgasela, Lombok Timur (Lotim), terus menunjukkan perkembangan terbaru.
Total sebanyak 18 kartu (ATM-red) bantuan milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhasil ditemukan dan dikembalikan setelah sebelumnya diduga disalahgunakan melalui pencairan tanpa sepengetahuan pemilik.
Berdasarkan informasi dihimpun sebutkan, kartu-kartu ATM tersebut pertama kali ditemukan setelah permintaan Kepala wilayah (Kawil) kepada pendamping desa yang baru untuk melakukan penelusuran.
Hasilnya, dari 18 kartu yang ditemukan berada di tangan salah satu oknum agen BRILink, sekitar Lima kartu di antaranya kemudian diserahkan langsung kepada staf desa yang ikut melakukan penelusuran. sementara 13 kartu lainnya diserahkan langsung oleh pendamping di Kantor PKH Kecamatan.
“Totalnya ada 18 kartu. Lima yang pertama sudah dikembalikan. sedangkan 13 kartu lainnya diterima pada pertemuan dengan pihak pendamping PKH kecamatan hari Jumat lalu,” ungkap Rizki Hasbi, Ketua Pemuda Wilayah Timbagrah, Desa Peringgasela Selatan, Senin (9/12).
Meski demikian, laporan resmi yang akan diajukan ke Aparat Penegak Hukum (APH) akan fokus pada lima terlebih dahulu.
Dari Lima di antaranya merupakan kartu yang pertama ditemukan, serta satu kasus tambahan terkait korban yang kartunya telah dicairkan oleh orang lain dan sempat ditutup setelah dibuatkan surat kehilangan atas instruksi oknum tertentu.
“Yang lima ini yang akan kami laporkan dulu, termasuk satu kasus tambahan yang kartunya sudah dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik,” tambahnya.
Semua kartu yang ditemukan sebelumnya berada di agen BRILink yang sama. Sementara itu, dugaan pencairan dana berlangsung sejak tahun 2019 dan diduga melibatkan oknum pemilik Agen Link dan oknum pendamping PKH. Pelaporan resmi rencananya akan dilakukan besok pagi ke APH untuk proses hukum lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Sosial Lombok Timur dan Koordinator PKH Kabupaten belum berhasil dimintai keterangan karena belum tersedia kontak yang dapat dihubungi.(GL)
