Gledeknews, Lombok Timur – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) dapatkan sorotan dari Anggota Fraksi II DPRD Lotim dari PDIP, Marianah, menilai lemahnya pengawasan menjadi akar berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Pernyataan Marianah di kutip dari video yang berdurasi 1 menit 28 menit dari halaman akun Facebook DPRD Lotim, dalam rapat koordinasi DPRD, Satgas MBG Lotim, OPD Terkait dan Korwil BGN Lotim pada Senin (4/5), di ruang rapat Gedung DPRD Lotim.
“Program Presiden kita ini sangat bagus, jempol. Tapi pengawasan di bawah harus lebih diperketat agar tidak ada lagi masalah yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, program yang sejatinya dirancang baik di tingkat pusat justru menghadapi banyak kendala saat implementasi. Ia menegaskan, tanpa pengawasan ketat dari semua pihak, potensi penyimpangan akan terus terjadi.
“Program ini bagus, tapi kalau pengawasannya lemah, pasti bermasalah. Kita turun ke lapangan, banyak sekali temuan,” tegasnya.
Marianah mengungkapkan, salah satu persoalan krusial yang ditemukan berkaitan dengan kualitas dan harga bahan baku yang tidak sesuai standar. Ia bahkan menyinggung adanya indikasi ketidaksesuaian nilai anggaran dengan realisasi di lapangan.
“Kami cek langsung harga bahan, misalnya komponen makanan yang seharusnya sesuai standar, tapi realisasinya berbeda. Ini yang harus diawasi serius,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung berbagai persoalan lain yang mencuat, mulai dari kualitas makanan hingga dugaan kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa titik pelaksanaan MBG.
Hal tersebut tidak bisa dianggap sepele. “Kalau sampai ada kasus seperti itu, berarti ada yang salah di sistem pengawasan kita,” katanya.
Ia menilai, selama ini pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke siswa sebagai penerima manfaat.
“Pengawasan tidak boleh setengah-setengah. Harus dari hulu ke hilir. Kalau tidak, masalah akan terus berulang,” ujarnya.
Marianah menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, agar tujuan utama meningkatkan gizi anak tidak justru berubah menjadi persoalan baru di masyarakat.
“Kami di DPRD tidak ingin program ini hanya bagus di atas kertas, tapi bermasalah di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Ini program untuk anak-anak. Jangan sampai ada kepentingan lain yang merusak tujuan mulianya,” pungkasnya.(GL)
