Gledeknews, Lombok Timur – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur, Agamawan, akhirnya angkat bicara terkait persoalan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai sorotan publik.
Agamawan menegaskan, peristiwa tersebut pada dasarnya merupakan miskomunikasi antara pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan suplayer bahan baku.
Menurutnya, apabila suplayer tidak siap menyalurkan bahan baku karena keterbatasan stok atau kendala teknis lainnya, maka penyaluran makanan tidak boleh dipaksakan.
“Kalau memang suplayer tidak siap karena bahan baku kurang, maka Kepala SPPG boleh menghimbau kepada penerima manfaat agar penyaluran dilakukan keesokan harinya. Tidak boleh dipaksakan. Itu arahan langsung dari BGN,” tegas Agamawan saat dikonfirmasi, Selasa (3/3) Malam.
Ia menambahkan, setiap keterlambatan distribusi atau kekurangan bahan baku wajib segera dilaporkan. Dalam kondisi seperti ini, pihak SPPG seharusnya langsung melakukan koordinasi karena kejadian tersebut termasuk kejadian khusus.
“Harusnya ditunda dulu dan diinformasikan kepada penerima manfaat, khususnya di sekolah, dengan menjelaskan apa kendalanya. Transparansi itu penting,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agamawan menjelaskan alur pelaporan yang harus dilakukan jika terjadi kendala di lapangan. Kepala SPPG diwajibkan membuat laporan resmi yang dikirim melalui Kepala Koordinator Kecamatan (Kapokcam). Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan ke Koordinator Wilayah BGN Lombok Timur untuk kemudian disampaikan ke Koordinator Regional hingga ke pimpinan pusat.
“Semua itu dimonitor. Nantinya akan dilihat kenapa tidak ada laporan jika memang terjadi kendala. Sistem pemantauan kami berjalan,” katanya.
Agamawan juga mengaku telah menyarankan secara langsung kepada Kepala SPPG agar segera membuat laporan kepada pimpinan BGN terkait kasus yang terjadi. Namun, terkait penilaian dan sanksi, sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan BGN.
“Nanti pimpinan akan meminta penjelasan langsung kepada SPPG melalui Koordinator Regional dan Korwil Lombok Timur. Soal penilaian dan sanksi, itu kewenangan pimpinan kami,” tandasnya.
Berita sebelumnya, Warga Jurit, Kecamatan Peringgasela, dibuat heboh dengan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada anak-anak sekolah, Senin (2/3). Menu yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dinilai jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi gizi maupun kesesuaian harga.
Salah seorang warga Jurit Baru berinisial S mengaku terkejut saat melihat bekal MBG yang dibawa pulang anaknya. Dalam kotak mika, menu tersebut hanya berisi tiga item: sate parutan kelapa, satu buah salak, dan susu kemasan.
“Ini kok menunya kayak gini. Coba lihat, cuma sate parutan kelapa, sebiji salak, sama susu,” ungkapnya, Selasa (3/3).
Ia menilai menu tersebut tidak mencerminkan konsep gizi seimbang sebagaimana tujuan program MBG. Bahkan, menurutnya, sajian itu sangat tidak sepadan jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah.
“Ini gizi seimbang apa yang kita dapatkan? Menu kayak gini kalau di gawe (pesta) saja sering kita dapat,” keluhnya.(GL)
