Gledeknews, Lombok Timur – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) tidak beroperasi pada hari yang sama ketika sebagian besar dapur lainnya telah menyalurkan makanan ke sekolah mitra. Kondisi ini memicu pertanyaan dari pihak sekolah dan orang tua siswa karena anak-anak mereka tidak menerima menu MBG sebagaimana dijadwalkan.
Ketidakterdistribusian MBG di beberapa sekolah tersebut turut berdampak pada rantai pasok. Sejumlah pemasok bahan pangan mempertanyakan alasan dapur tidak beroperasi dan mengaitkannya dengan dugaan keterlambatan pencairan dana operasional MBG.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lotim, Agamawan, mengatakan pencairan dana sepenuhnya menjadi kewenangan BGN pusat. Pihaknya di daerah hanya berperan menyampaikan laporan terkait SPPG yang belum menerima pencairan.
“Masalah keuangan itu kewenangan pusat. Kami hanya melaporkan bahwa ada beberapa SPPG yang belum cair. Selebihnya keputusan ada di pusat,” kata Agamawan saat dikonfirmasi, Selasa, (13/1)
Menurutnya, belum cairnya anggaran tersebut disebabkan kendala administrasi yang belum diselesaikan oleh SPPG bersangkutan. Akibatnya, BGN pusat belum memberikan izin operasional.
“Masih ada SPPG yang belum melengkapi administrasi. Karena itu pusat belum mengizinkan mereka untuk running,” ujarnya.
Agamawan juga menanggapi isu dugaan keterlibatan oknum Satuan Pemenuhan Pelayanan Individu (SPPI) yang disebut-sebut merangkap sebagai pemasok bahan pangan. Ia menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Kami akan melakukan investigasi. Jika benar ada oknum yang menjadi supplier, tentu akan kami tegur bila ditemukan di lapangan,” katanya.(GL)
