Gledeknews, Lombok Timur – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur meminta agar rencana penyaluran bantuan senilai Rp30 miliar untuk masyarakat tidak difokuskan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, mengatakan pemerintah desa berharap penyaluran bantuan tersebut dapat mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat di lapangan agar benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, jika bantuan tersebut kembali diberikan kepada penerima PKH tanpa dilakukan penyesuaian data, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Desa tidak berharap bantuan Rp30 miliar ini diberikan lagi kepada penerima PKH. Kita ingin agar penyalurannya benar-benar melihat kondisi riil masyarakat di desa,” ujar Khaerul Ihsan.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah desa sering menemukan persoalan dalam pendataan penerima bantuan sosial, terutama terkait data administratif yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah memberikan ruang kepada desa untuk mengusulkan penerima bantuan berdasarkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Kita ingin diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat di desa, karena tingkat kelayakan penerima bantuan itu sebenarnya bisa kita lihat langsung di lapangan,” katanya.
Khaerul Ihsan juga mengakui bahwa data penerima bantuan yang digunakan saat ini memang masih belum sepenuhnya sempurna. Bahkan, ada sejumlah penerima yang dinilai sudah tidak layak atau tidak lagi memenuhi kriteria.
Ia mencontohkan, terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, merantau ke luar negeri, atau tidak lagi diketahui keberadaannya namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang secara ekonomi lebih membutuhkan bantuan tetapi justru belum terdata sebagai penerima.
“Masih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi belum masuk dalam data penerima. Ini yang kita harapkan bisa diperbaiki,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Siti Aminah, mengatakan sasaran dari bansos yang akan disalurkan pemkab tahun ini yaitu masyarakat yang terdata di DTSen, seperti penerima PKH, BLT.
”Sasaran bantuan ini yang terdata di DTSEN, dan hal ini tujuannya untuk menuntaskan kelompok yang miskin ekstrim,” katanya.
Menurutnya, memang ada masyarakat yang miskin, tetapi belum terdaftar di penerima bantuan. Bahkan belum terdaftar di DTSen juga.
“Untuk masyarakat yang belum terdaftar, untuk segera di daftarkan, dan telah berkali-kali bersurat ke desa untuk segera mendaftarkan masyarakat yang belum masuk sebagai penerima bantuan itu,” tandasnya.(GL)
