Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur Amrul Jihadi, ST, sesalkan dan sayangkan unsur pimpinan DPRD yang terkesan paksakan jalannya rapat paripurna.
Dimana rapat Paripurna tersebut, membahas terkait penyampaian penjelasan Bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 kepada legislatif.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Amrul Jihadi, ST, saat ditemui saat ditemui diruang Fraksi, Kamis (13|04).
“Kami cukup menyesalkan paripurna tetap dilakukan. Sehingga kami dari Fraksi Demokrat tidak mengikutinya,” katanya.
Menurutnya, sebagai pengguna anggaran. DPRD tidak boleh serta merta langsung mendengar atau bahkan menerima pertanggungjawaban eksekutif atas anggaran (APBD) yang dikelolanya.
Terlebih lagi di Lombok Timur, Karena kata dia, tata kelola APBD masih cenderung serampangan. Hal itu, dapat terlihat dari tidak mampunya daerah membayar utang, dan banyaknya infrastruktur yang baru di bangun tapi rusak, dan terancam tak bisa dimanfaatkan maksimal masyarakat.
“Uang APBD yang hampir Rp3 T itu tidak kecil. Tapi utang jatuh tempo selalu ada sekarang Rp65 M. Program percepatan sudah selesai kontrak, tapi masih dihutang dan terindikasi diloloskan menjadi beban. Dan nanti sumber untuk membayar juga belum jelas,” tegasnya.
Lebih kata Amrul, pimpinan DPRD sama sekali tak mengindahkan hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lombok Timur sehari sebelumnya. Dimana pada rapat itu, diputuskan sebelum paripurna dilakukan, DPRD akan meminta penjelasan Tim TAPD terlebih dahulu, terkait dengan anomali tata kelola APBD yang terjadi di TA 2022.
“Mestinya kita rapat dengan TAPD dulu, kita tanya apa dan bagaimana mereka mengelola APBD. Karena memang banyak masalah, nanti atas dasar hasil itu baru kita agendakan rapat paripurna LKPJ. Jadi unsur pimpinan harus mengedepankan itu, tidak sembarangan,” tegasnya.
Seharusnya, diterangkan Amrul yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lotim itu, sebelum rapat paripurna pembahasan LKPJ diagendakan. Sehingga anggota DPRD melakukan analisa mendalam. Sebab kata dia, performa APBD TA 2023 tidak maksimal.
“Patut kita tanyakan juga jadwal paripurnanya, hari ini agenda laporan LKPJ Bupati, kemudian hari Selasa nanti sudah penetapan dewan atas LKPJ itu. Kan tidak jelas apa yang akan kita bedah dari laporan itu,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan. Dan Politisi Partai Golkar H. Daeng Paelori selaku pimpinan sidang paripurna yang coba dikonfirmasi melalui Pesan WhatsApp tidak ada tanggapan. (GL)
