GledekNews-Lotim. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Murnan mengatakan dirinya tidak lebih tahu dari yang lain terkait dengan masalah dana pokir dewan yang ramai dibicarakan tersebut.
“Saya tidak lebih tahu dari yang lain,” tegas Murnan saat dikonfirmasi,Senin (15|3).
Begitu juga lanjutnya, mengenai masalah ini langsung saja dikonfirmasi ke Bupati Lombok Timur atau Sekda “Silahkan konfirmasi ke Bupati atau Sekda Lotim,”pintanya.
Ditempat terpisah Ketua DPC PBB Lombok Timur, Muliadi saat dikonfirmasi menegaskan persoalan dana pokir yang dimaksud dalam aksi di depan kantor DPRD Lombok Timur tidak ada sangkut pautnya dengan partai, karena itu larinya ke personal oknum anggota DPRD Lotim.
“Itu lari ke personal oknum dan tidak ada kaitannya dengan Partai,” tegasnya.
Lebih lanjut Muliadi yang juga anggota DPRD Lombok Timur ini menegaskan pihaknya akan mengadakan rapat partai pada hari Rabu mendatang untuk meminta klarifikasi terhadap oknum yang bersangkutan agar menjadi jelas persoalannya dan tidak bias nantinya.
Apalagi dalam aksi itu ada nama partai disebut,bahkan di masyarakat juga berkembang isu tersebut.
“Kita akan panggil oknum itu untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi agar menjadi jelas masalahnya,” tandas Ketua DPC PBB Lombok Timur, Muliadi
Sementara di kantor DPRD Lombok Timur berlangsung aksi yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dari aliansi pemuda dan mahasiswa Lombok Timur dengan mengangkat isu terkait dengan masalah dana pokir anggota DPRD Lombok Timur tahun 2021 terkait adanya oknum anggota DPRD Lotim dari Partai Bulang Bintang (PBB) yang mendapatkan dana pokir cukup fantastis dengan nilai mencapai Rp 10 Milyar.
Aksi mahasiswa tersebut dengan membawa spanduk yang bertuliskan usut tuntas oknum anggota DPRD Lombok Timur yang pokirnya melebihi porsi.
“Kami mempertanyakan kenapa ada oknum anggota DPRD Lombok Timur mendapatkan dana pokir melebihi porsi yang ada, bahkan melebihi jatah Ketua DPRD Lotim,” teriak koordinator aksi, Rahman Rapiki dalam orasinya.
Dalam orasinya secara bergantian massa aksi juga menuding oknum anggota DPRD Lombok Timur yang berasal dari Dapil II, akan tetapi pokirnya menyebar diberbagai dapil, sehingga ini menjadi pertanyaan kami.
Begitu juga menjadi pertanyaan kami kenapa anggota DPRD biasa ini bisa mengalahkan pimpinan dewan, bahkan seberapa penting pokir oknum tersebut apabila dibandingkan dengan anggota DPRD Lotim yang lainnya.
Dengan mendapatkan nilai dana pokir kurang lebih mencapai Rp 10 Milyar oknum DPRD tersebut,sedangkan anggota DPRD Lotim yang lainnya hanya mendapatkan dana pokir kurang lebih sebesar Rp 2,5 Milyar.
“Ini menjadi pertanyaan besar kami, kenapa lembaga eksekutif dalam hal ini Bupati Lotim menyetujui program tersebut,” ujarnya.
“Apa sih istimewanya oknum anggota DPRD Lotim tersebut sehingga mendapatkan dana pokir sendirian cukup pantastis,” terang Rohman. (Jal).
