Gledeknews, Lombok Timur – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terus mengupayakan pembayaran gaji bagi guru paruh waktu maupun non paruh waktu yang bertugas di wilayah Lombok Timur (Lotim).
Sekretaris Dikbud Lotim, Lalu Bayan Purwadi, menyebutkan jumlah guru paruh waktu di Lombok Timur saat ini mencapai 4.897 orang, sementara guru non paruh waktu tercatat sebanyak 917 orang.
“Untuk pembayaran guru paruh waktu, pada prinsipnya setiap daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing,” ujar Bayan, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembayaran gaji guru. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp9 miliar diperuntukkan bagi guru paruh waktu, sementara sisanya sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk guru yang belum masuk dalam database paruh waktu.
“Untuk sementara anggarannya sudah masuk ke DPA kami sekitar Rp10 miliar. Rp9 miliar untuk guru paruh waktu dan Rp1 miliar untuk guru yang belum PW,” tegasnya.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis terkait mekanisme pembayaran gaji tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin tergesa-gesa agar pelaksanaannya tidak menyalahi aturan.
“Apakah nanti dibayarkan melalui dana BOS atau mekanisme lainnya, kami masih menunggu petunjuk teknisnya agar tidak salah dalam pelaksanaannya. Yang jelas, anggarannya sudah tersedia,” paparnya.
Lebih lanjut, Bayan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh guru yang saat ini masih berstatus non paruh waktu dapat diakomodasi menjadi guru paruh waktu. Namun, hal tersebut masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia pun meminta kepada para guru non paruh waktu agar tidak berkecil hati dan tetap menjalankan tugas secara maksimal.
“Saya berharap teman-teman tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai ada yang tidak bekerja maksimal, karena pada prinsipnya pemerintah daerah sudah berupaya memikirkan kesejahteraan para guru,” pungkasnya.(GL)
