Gledeknews, Lombok Timur – Sejumlah Penerima Manfaat (PM) di beberapa sekolah wilayah Selong mengeluhkan tidak disalurkannya menu Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Selasa (24/2). Maka akibatnya, para siswa tidak menerima menu MBG sebagaimana hari-hari sebelumnya.
Keluhan itu disampaikan oleh sejumlah penerima manfaat MBG itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak dilakukannya distribusi menu kering oleh beberapa dapur MBG diduga disebabkan suplai salah satu item bahan menu yang tidak mampu memenuhi jumlah pesanan dapur.
Lebih jauh, mencuat dugaan adanya oknum Kepala SPPG di wilayah Lombok Timur (Lotim) yang merangkap sebagai suplayer di sejumlah Dapur MBG. Dugaan tersebut mengarah pada tidak terpenuhinya kebutuhan bahan menu karena banyak dapur yang ditangani oleh suplayer yang sama, sehingga berdampak langsung pada distribusi MBG.
Ironisnya, pihak yang justru mendapatkan atau menerima komplain dari PM adalah Asisten Lapangan (Aslap) dapur MBG serta para driver distribusi, meski mereka diduga hanya menjalankan tugas operasional di lapangan.
Salah satu Kepala SPPG di Selong saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dapur MBG di tempatnya tidak menyalurkan menu pada hari tersebut.
“Iya benar,” ujarnya singkat. Namun, saat ditanya terkait penyebab tidak dilakukannya distribusi, yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, salah satu Aslap dapur MBG yang diduga tidak menyalurkan menu membantah informasi tersebut.
“Mohon maaf, terkait informasi yang bapak dapatkan tidak benar,” katanya singkat.
Terpisah, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Timur, Agawaman, mengaku telah menerima laporan terkait adanya SPPG yang tidak melakukan distribusi MBG pada hari ini. Namun, terkait dugaan Kepala SPPG yang merangkap sebagai suplayer, pihaknya masih melakukan penelusuran.
“Iya betul, informasinya sudah masuk. Kami pastikan dulu benar atau tidaknya. Kalau benar, akan kami berikan teguran. Jika terulang, baru dibuatkan surat pernyataan dan sanksi dari pimpinan pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan akan mengambil langkah sesuai arahan pimpinan pusat guna memastikan program MBG berjalan sesuai prinsip transparansi dan tanpa konflik kepentingan, demi menjamin hak gizi para penerima manfaat tetap terpenuhi.(GL)
