Gledeknews, Lombok Timur – Masyarakat Lombok Timur membutuhkan sosok tokoh pemimpin yang visioner dalam membangun Lombok Timur (Lotim) ke depan menjadi daerah yang lebih maju. terutama terhadap tokoh yang akan ikut dalam kontestasi Pilkada Lombok Timur 2024 mendatang.
Pasalnya kondisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim saat ini masih memiliki sisa hutang ditengah melakukan pembangunan. Sehingga membutuhkan pemimpin visioner dalam melakukan manajemen didalam pembangunan.
Dengan kondisi itu, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim paket Lutfi-Wahid (HM. Syamsul Lutfi dan Abdul Wahid) punya komitmen untuk melakukan melakukan manejemen dalam melakukan pengelolaan baik yang bersumber dari APBN dan APBN.
“Pemimpin Daerah itu harus visioner, tidak mengandalkan APBD dan APBN dalam membangun infrastruktur daerah,” katanya, HM. Syamsul Lutfi Balon Bupati Lombok Timur, dalam rilis yang diterima media ini, Senin (15/07).
Mantan Wakil Bupati Lotim 2008-2013 Syamsul Lutfi ini menyebutkan, pemerintah harus bisa menyesuaikan dan menyusun skala prioritas mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk yang paling penting adalah sektor pendidikan, kesehatan dan yang menjadi persoalan ditengah masyarakat adalah ketimpangan ekonomi.
“Bukan malah ujung – ujung mau berhutang untuk membangun infrastruktur daerah,” tegasnya.
“Untuk membangun infrastruktur daerah skala besar seperti penerangan jalan umum, stadion skala nasional, pengelolaan sampah dll. nantinya luthfi wahid akan meminimalkan penggunaan APBD,” imbuh Lutfi.
Sehingga kedepannya, pemerintah dalam hal ini pemimpin Lotim harus membuka diri dalam membangun Lotim. Terutama memudahkan proses dalam pengurusan izin usaha, termasuk izin kepada para investor.
“Lebih condong menggunakan pembiayaan skema public private partnership. Kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha swasta. Disamping itu segala bentuk dan jenis perizinan harus dipermudah untuk bisa menggaet banyak investor yang akan mengelola sumber daya alam kita,” terangnya.
“APBD dalam jumlah besar kita fokuskan untuk pendidikan, kesehatan dan ketimpangan ekonomi sosial kedepannya,” cetusnya.
Ia menambahkan, untuk anggaran daerah harus dikelola secara profesional dengan tata kelola yang efektif.
“Pemerintah daerah harus efektif dalam perencanaan dan efisien dalam belanja anggaran daerah. Tidak boleh serampangan dalam mengelola anggaran,” pungkasnya.(*)
