Gledeknews, Lombok Timur – Sejumlah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau di Kabupaten Lombok Timur meminta Badan Gizi Nasional (BGN) pusat mengevaluasi kinerja koordinator wilayah (Korwil) BGN Lombok Timur (Lotim).
Permintaan itu muncul karena Korwil dinilai tidak tanggap dan cenderung mengabaikan berbagai aduan SPPG terkait persoalan di lapangan.
Pengakuan itu disampaikan sejumlah Kepala SPPG kepada media ini dengan meminta identitas tidak dipublikasikan. Mereka menilai Korwil BGN Lotim kerap lamban merespons laporan, bahkan terkesan menghindar ketika dimintai arahan saat dapur MBG menghadapi kendala teknis maupun administratif.
“Ketika kami minta arahan, seolah-olah berpaling muka. Respons Korwil sangat kurang,” ujar sejumlah Kepala SPPG, saat dimintai keterangan beberapa waktu lalu.
Selain minim respons, para Kepala SPPG juga menyoroti pola koordinasi yang dinilai tertutup. Mereka mengungkapkan bahwa Korwil sering menggelar rapat koordinasi secara terbatas hanya dengan Kapokcam. Namun, hasil rapat tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada SPPG lainnya.
Hal ini dikatakan Kepala SPPG lainya, yang mengakan, kondisi itu memicu kecurigaan dan spekulasi di kalangan Kepala SPPG lainya. Mereka mempertanyakan isi pembahasan rapat tertutup tersebut, termasuk dugaan adanya tekanan atau kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh SPPG lain.
“Kami ini satu keluarga, satu badan dalam pelayanan gizi. Harusnya semua dibuka. Kalau tertutup begini, wajar kalau muncul pikiran liar,” kata Kepala SPPG lainnya.
Menurut mereka, hampir seluruh dapur MBG di Lombok Timur menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Namun, setiap kali dikonsultasikan ke Korwil, tidak ada solusi yang diberikan. Akibatnya, masalah di lapangan berlarut-larut dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
“Rata-rata dapur punya masalah. Tapi ketika dikoordinasikan ke Korwil, mentah semua. Tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, para Kepala SPPG mendesak BGN pusat segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Korwil BGN di Lombok Timur.
Mereka berharap ke depan Korwil yang ditunjuk memiliki kepekaan, kecepatan dan respons dalam memberikan solusi terhadap penanganan persoalan SPPG di lapangan.
“Kami minta BGN pusat mengevaluasi, bahkan mengganti Korwil di Lotim, Kami butuh pemimpin wilayah yang hadir dan responsif,” tegas sejumlah Kepala SPPG.
Sementara itu, Korwil BGN Lombok Timur, Agamawan, menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi dilakukan secara berjenjang. Menurutnya, Kepala SPPG menyampaikan persoalan melalui Koordinator Kecamatan (Kapokcam), kemudian dikompilasi sebelum diteruskan ke tingkat wilayah.
“Kami memiliki hierarki koordinasi dengan rekan-rekan Kepala SPPG. Semua laporan disampaikan melalui Kapokcam. Namun, kami tetap akan merespons cepat apabila menerima laporan yang sifatnya mendesak atau urgent,” katanya singkat.(GL)
