GledekNews-Loyim. Salah satu tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusa Tenggara Barat, H.L.Iswan Muliadi angkat bicara terkait dengan kisruhnya masalah Bantun Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lombok Timur yang terus terjadi, tanpa ada akhirnya.
Bahkan terlihat banyak kepentingan yang sudah masuk dalam persoalan BPNT tersebut. Tanpa memperhatikan aturan yang sudah ada dalam penyaluran BPNT untuk para KPM yang ada.
“Harusnya Bupati dan Dinas Sosial Lotim bertindak tegas jangan hanya omongan saja, tanpa ada realiasasinya,” tegas Iswan Muliadi.
Iswan yang juga Ketua Konspederasi Serikat Pekerja Nasional NTB melihat dari pihak Bupati Lotim maupun Dinas Sosial Lotim terkesan menjadi penonton saja tanpa melakukan tindakan-tindakan tegas dilapangan untuk melakukan penertiban terhadap kekisruhan masalah BPNT di Lotim.
Sementara Bupati dan Kadis Sosial dimana-mana selaku ngomong akan memberikan sanksi tegas kepada oknum dinas, supplier, agent maupun petugas pendamping yang bermain dalam program PKH maupun BPNT, tapi dalam kenyataan sampai saat ini belum kita lihat tindakan yang nyata dari Bupati dan Kadis Sosial.
“Kalau hanya bisa ngomong saja, saya juga bisa bilang begitu, tapi kongkritnya dilapangan yang diperlukan agar masalah BPNT ini tidak terus berlarut-larut seperti ini di Lotim,” ujarnya.
Ia meminta agar Bupati Lotim maupun Dinas Sosial hendaknya bisa berbuat, agar permasalahan bisa tuntas sehingga warga yang menjadi KPM dalam program ini bisa tenang menerima bantuan setiap bulan dari pemerintah, tanpa mereka harus melihat terjadinya kekisruhan seperti ini.
Sementara dirinya menduga ada indikasi oknum pejabat dinas sosial, oknum pendamping, supplier sampai oknum agent bermain dibalik kekisruhan BPNT di Lotim. Dengan mengejar kepentingan maupun keuntungan pribadinya, tanpa melihat barang yang diberikan kepada KPM sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau enam T tersebut.
“Jangan sampai kisruh BPNT ini yang menjadi korban adalah para KPM yang menerima azas manfaat dari bantuan pemerintah pusat hanya gara-gara oknum yang diberikan tugas untuk jalankan program ini tidak mampu karena kepentingan,” tandasnya. (Jal)
