GledekNews-Lombok Timur. Direktur Lembaga Advorkasi,Transpransi dan demokrasi (Garis Demokrasi) NTB,Sawaludin meminta Ketua Baznas Lotim dan Sekretaris Baznas Lotim harus bertanggungjawab dalam kisruh pemberian bantuan kepada ASN ghorimin dari Baznas Lotim, karena telah memunculkan polemik ditengah-tengah masyarakat Lotim.
“Ketua dan Sekretaris Baznas Lotim harus bertanggungjawab dalam kekisruhan yang terjadi dalam pemberian bantuan ASN ghorimin dari dana zakat,” tegas Sawaludin kemarin.
Menurutnya,aturan dari ASN mendapatkan bantuan dari Baznas,karena yang mengeluarkan zakat adalah ASN,lalu dikembalikan ke ASN itu namanya kebijakan jeruk makan jeruk.
Sementara pada sisi lainnya masih banyak masyarakat kita di Lotim yang paling membutuhkan sekali dari ASN. Sehingga itu yang tentunya menjadi prioritas dilakukan Baznas Lotim dengan mengacu pada ketentuan yang telah ada.
“Jangan membuat kebijakan yang memunculkan polemik,karena arah penyaluran zakat itu sudah jelas, bukan ke ASN melainkan ke delapan asnaf,” terangnya.
Tokoh muda Lotim ini juga menambahkan kalau melihat dalam kebijakan pemberian bantuan dari Baznas ke ASN golongan ghorimin ini tentunya dinilai sudah melanggar ketentuan yang ada.
Karena seharusnya Baznas Lotim lebih teliti membaca aturan yang ada, sehingga pihaknya menduga kalau Baznas Lotim tidak mempedomani dengan baik aturan yang sudah ada dalam melakukan pendistribusian zakat yang ada.
” jangan karena perintah pimpinan kemudian Baznas Lotim melanggar ketentuan regulasi yang ada, sehingga ini yang salah,maka harus meminta pertanggungjawabannya,” tukasnya.
Lebih lanjut Sawaludin menandakan dengan dana zakat yang akan diberikan ke 350 orang ASN ghorimin mencapai Rp 1 Milyar merupakan dana yang tidak sedikit itu.
Kemudian pada sisi lainnya dari pemberitaan di media dan informasi yang berkembang dilapangan justru Baznas Lotim tidak memegang data dan tidak pernah turun melakukan verifikasi, terutama saat teman-teman gerakan aktivis pergerakan Lotim datang ke Baznas Lotim.
Sementara pihak Baznas justru memberikan kepercayaan begitu saja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Lotim, namun kemudian saling lempar dengan tidak ada yang mau disalahkan,sehingga ini tempat salahnya.
” Kalau mau berikan bantuan verifikasi dong dengan baik,jangan terima data diatas meja salah, makanya itu dinilai sudah melanggar, karena dana itu bukan dana pribadi yang bisa dibagi seenaknya,melainkan dana ummat yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akherat,” tandasnya.
Tidak itu saja,lanjut Direktur Garis Demokrasi NTB ini, pihaknya sepakat dengan apa yang dilakukan teman-teman aktivis pergerakan Lotim dengan akan melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) dan akan mengkode etikan Baznas Lotim.
Karena dinilai sudah jelas melakukan pelanggaran,begitu juga sanksi pidana sudah jelas sehingga pihaknya mendorong teman-teman aktivis untuk terus menyuarakan masalah ini sehingga publik akan tahu sebenarnya.
“Kami mendukung teman-teman aktivis pergerakan untuk melaporkan ke APH dan mengkode etikan masalah ini,”terangnya.
Sementara sebelumnya Ketua Baznas Lotim, Ismul Basar saat dikonfirmasi menegaskan kalau kebijakan yang dilakukan ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Apalagi sudah dilakukan kajian sebelumnya dengan mengacu pada ketentuan yang ada.
“Kami memberikan bantuan ke ASN ghorimin sudah sesuai aturan yang ada dan tidak ada yang salah,” tegasnya.
