GledekNews-Lotim. Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Lombok Timur, Nurhadi Muis meradang dengan adanya kebijakan Bupati Lotim, H.M.Sukiman Azmy yang memberikan bantuan modal terhadap 20 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menjadi supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai bulan Januari 2020.
“Kami menganggap kalau kebijakan Bupati Lombok Timur itu tidak adil dan akan menimbulkan kecemburuan sosial nantinya, tanpa pernah memikirkan dampak yang akan ditimbulkan nantinya,” tegas Muis saat diminta tanggapannya, Selasa (1|12).
Ia mempertanyakan kenapa Bupati hanya memberikan bantuan kepada 20 BUMDes di Lotim, padahal jumlah BUMDes sebanyak 254 yang tersebar di 21 kecamatan di Lombok Timur. Begitu juga kenapa BUMDes yang sudah maju saja diberikan bantuan, karena seharusnya yang perlu mendapatkan suntikan adalah yang kurang sehat agar menjadi BUMDes yang sehat.
Maka itu namanya pemimpin yang pilih kasih dan tidak adil dalam menjalankan kebijakan. Apalagi BUMDes itu sudah ada anggarannya di ADD, kenapa harus pemerintah kabupaten yang memberikan suntikan dana, maka lebih baik jangan diberikan bantuan kalau jumlahnya hanya 20 BUMDes.
“Jadi pemimpin itu harus adil bukan pilih kasih dan tembang pilih seperti halnya soal bantuan BUMDes saat ini,” ujarnya dengan nada kesal
Lebih lanjut Mantan Kasat Pol.PP Lombok Timur ini menambahkan akan mengajak desa lainnya yang tidak mendapatkan suntikan bantuan BUMDes dari Pemkab Lombok Timur untuk melakukan baikot terhadap BUMDes yang jadi supplier sebagaimana yang diharapkan Bupati Lombok Timur.
Bahkan ancaman ini dirinya tidak main-main, dengan tujuan agar Pemkab Lombok Timur tidak menjadikan anak tiri BUMDes yang lainnya. Termasuk meminta kepada Bupati untuk segera mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari nantinya.
“Kami akan lakukan baikot BUMDes yang dapat bantuan itu jadi supplier nantinya dan juga dirinya menganggap lebih baik dengan kebijakan kemarin,” tukas Nurhadi Muis.
Pada kesempatan itu juga Ketua IKD Lotim juga mempertanyakan kepada Bupati sumber anggaran untuk bantuan BUMDes sebesar Rp 1 Milyar tersebut, karena harus jelas.
Apalagi baru beberapa hari Bupati mengeluarkan pernyataan masalah ini kemudian tiba-tiba muncul SK Bupati terhadap bantuan 20 BUMDes di Lombok Timur. Karena saat ini Lombok Timur masih sedang perang melawan Covid-19 dengan banyaknya anggaran yang terkuras dialihkan ke penanganan Covid, kemudian Bupati tiba-tiba memberikan bantuan ke 20 BUMDes dengan jumlah yang pantastis.
“Dari mana sumber anggaran bantuan harus jelas, karena dirinya menilai kalau kebijakan Bupati Lombok Timur simsalabim, tanpa pernah pikirkan apa yang terjadi kedepannya,” tandasnya.
Ditempat terpisah Kepala Dinas PMD Lombok Timur, M.Khairi mengatakan penyalur BPNT adalah BUMDes yang sehat sedangkan bantuan itu hanya suntikan sehingga mudah-mudahan menjadi sehat.
“Penyalur BPNT adalah BUMDES yang sehat,maka itu diberikan bantuan,” tegasnya. (Jal).
