Gledeknews, Lombok Timur – dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggandeng berbagai pihak salah satunya dari kalangan akademisi. Kerja sama itu terkait dengan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan smart village atau desa pintar.
Kali ini Pemkab Lombok Timur (Lotim) menjalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan INHA University, Korea Selatan (Korsel).
Penjabat (Pj) Bupati Lotim HM. Juaini Taofik pada Rabu (28/8), menerima langsung kunjungan Tim yang berasal dari UMJ dan INHA University di Lombok Timur.
Dengan hari berikutnya pada Kamis (29/8). digelar Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati.
FGD ini membahas upaya mendukung dan mempercepat pembangunan pariwisata yang mandiri dan berdaya saing di Lombok Timur. FGD yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti seluruh pimpinan OPD hingga Camat dan Kepala Desa di Lombok Timur.
Pj Bupati Lotim Juaini Taofik mengingatkan bahwa Pemkab didorong untuk membangun pemerintahan berbasis elektronik, termasuk pembangunan smart village maupun smart city. Upaya tersebut adalah guna mengintegrasikan potensi pembangunan sumber daya.
Dalam kesempatan itu, Dekan Fisipol UMJ Evi Satisvi, melakukan komparasi kondisi Lombok Timur dengan beberapa wilayah di Korea Selatan. Namun begitu kearifan lokal, ditekankannya, harus dipertahankan. Pembahasan pada FGD ditekankan pada upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara.
“Diharapkan warga, pemerintah, dan akademisi dapat memberdayakan masyarakat dan tata kelola pemerintahan sehingga mampu berbisnis dan pada akhirnya mampu mandiri,” harapnya.
Sementara Director of Smart Governance and Policy INHA University Seung Hwan Myeong menceritakan sekelumit upaya yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan sepuluh tahun lalu untuk membangun smart Village. Langkah tersebut dinilai dapat diadaptasi oleh Pemda Lombok Timur.
la mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatan interaksi langsung pemerintah dengan masyarakat. Pada kesempatan itu dipaparkan pula tentang pembiayaan publik dan investasi. (*)
