Gledeknews, Lombok Timur – Konstelasi politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Timur mulai terasa jelang Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IX yang akan menentukan Ketua DPC PPP berikutnya.
Sejumlah kader senior mengingatkan panitia agar tidak lengah dalam melakukan verifikasi peserta, khususnya pemegang hak suara dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC). Sorotan utama tertuju pada kader yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kami minta panitia benar-benar jeli. Jangan sampai ada ketua PAC yang sudah diangkat jadi ASN PPPK masih ikut sebagai pemegang suara,” ungkap sejumlah kader senior yang enggan disebutkan namanya, Selasa (28/4).
Menurut mereka, keterlibatan ASN dalam struktur aktif partai bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu polemik bahkan konflik saat pelaksanaan Muscab berlangsung.
“Jangan sampai nanti di arena Muscab justru ribut soal ini. Harus diselesaikan dari awal,” tegasnya.
Peringatan serupa juga disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Lombok Timur, Yudha Milia Sandi. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh peserta Muscab bersih dari persoalan administrasi maupun status keanggotaan.
“Kami ingin Muscab berjalan lancar tanpa konflik. Panitia harus memastikan tidak ada peserta yang bermasalah sejak awal,” ujarnya.
Isu ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan legitimasi hasil Muscab. Jika ditemukan pelanggaran, bukan tidak mungkin hasil pemilihan ketua akan dipersoalkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Muscab PPP Lombok Timur, Hairul Mahsum, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.(*)
