Gledeknews, Lombok Timur – Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) NTB, Andra Ashadi mengecam keras pernyataan pihak Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur (Lotim), yang mengatakan kalau kejadian dugaan pelecahan seksual yang yang dilakukan dua oknum pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lotim tidak terjadi di Ponpes.
Sementara dalam kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan pernyataan pihak Kemenag Lotim tersebut, maka tentunya ini yang namanya cari alasan pembenar tidak mau disalahkan.
“Kita kecam penyataan Kemenag Lotim tersebut, padahal kejadiannya di dugaan pelecehan seksual di Ponpes dikatakan tidak,” kata Andra Ashadi, Kamis kemarin (25|5).
Menurutnya fakta di lapangan memang benar bahwa itu merupakan Ponpes, apakah terdaftar ataukah tidak, karena ada pimpinan maupun ustaz dan ustazahnya dan santrinya yang menandakan itu Ponpes.
Maka dengan adanya fakta ini pihak Kemenag Lotim, terlihat sepertinya ini cuci tangan dan tidak siap melihat dan menghadapi kenyataan yang ada terhadap persoalan ponpes tersebut.
”Harusnya Depag Lotim jadikan momentum ini untuk mengevaluasi diri terutama dalam hal pengawasan di Ponpes, bukan malah sibuk mencari alasan pembenar dan cuci tangan agar tidak disalahkan,” ujar mantan Ketua LMND Lotim.
Selain itu, sesuai keterangan Kapolres Lotim di beberapa media massa terdapat lima kasus kekerasan seksual di lingkungan NTB, dimana tiga diantaranya terjadi di Lotim. Maka tentunya penjelasan itu terhadap lima kasus locus delikti atau kekerasan ini terjadi di lima pondok pesantren dalam konteks kekinian
Kemudian jika sudah terdapat kasus di Ponpes tersebut, maka tentu harusnya tidak bisa dipandang sebagai kasuistik, tetapi ini harus dianggap darurat kejahatan seksual di lingkungan pondok pesantren.
“Depag Lotim harus menjawab keresahan masyarakat yang semakin meluas, karena kekinian banyak pondok pesantren yang berkualitas pun kena imbasnya dengan tingginya para wali santri yang mengeluarkan anaknya dari Ponpes,” ujarnya.
“Keresahan wali santri ini harus di jawab serius bukan malah cuci tangan mengatakan kejahatan seksual ini tidak terjadi di lingkungan Ponpes dan membangun pembenaran dengan tidak berizin,” tandasnya.
Oleh karena itu, Ketua AMAN NTB menegaskan kalau benar tidak berizin meskipun ada Ponpes, justru statemen dari pihak Kemenag Lotim justru menunjukkan kinerja Depag ini bobrok. Dengan menelanjangi dirinya, karena tidak berizin akan tetapi dibiarkan beroperasi atau melakukan aktivitas.
Sementara di satu sisi, ditengah masyarakat tidak terjadi keresahan berkepanjangan, karen terjadi trauma sosiologis dengan masyarakat enggan lagi masukkan anaknya ke Ponpes akibat adanya kasus yang saat ini menjadi perbincangan publik.
“Harusnya Depag Lotim menjelaskan ke publik jika kekinian banyak orang tua wali santri yang mengeluarkan anaknya dari Ponpes terhadap persoalan yang terjadi, karena sekali lagi kami katakan adalah darurat kejahatan seksual di lingkungan Ponpes,” pungkas Ketua JAMAN NTB,Andra Ashadi.(GL)
